Ketua Laskar Indonesia, “TP4D Harus Transparan…!!!”

Pewarta : Fitri

Koran SINAR PAGI, Kab.Garut,- Pada beberapa proyek pembangunan infrastruktur Pemerintah Kabupaten Garut, selalu ditemui papan nama proyek bertuliskan “Proyek ini dalam Pengawasan dan Lengamanan Kejaksaan Negeri Garut atau TP4D

Ketua DPD Laskar Indonesia Garut, Dudi Supriadi, menyatakan dukungannya terhadap kinerja TP4D mulai dari perencanaan, pelaksaanaan dan pertanggung jawaban pelaksaanaan pembangunannya, dalam hal ini pengadaan barang dan jasa, sejalan dengan maksud dan tujuan dibentuk TP4D, agar tertib perencanaan, pelaksaanaan, pertanggungjawaban pembangunan barang dan jasa dilingkungan pemerintah, sehingga tidak terjadi kerugian keuangan negara, melawan hukum, pencegahan dan pemberantasan korupsi.

LSM Laskar Indonesia, Kab.Garut

Dikatakan Dudi, TP4D dibentuk berdasarkan Instruksi Presiden no 7 tahun 2015 tentang aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi yang ditindak lanjut oleh peraturan jaksa agung RI nomor PER-014/A/JA/11/2016 tentang mekanisme kerja teknis dan admisitrasi tim pengawal dan pengamanan pemerintah dan pembangunan.

“Maka di daerah dibentuk TP4D adapun tugas dan fungsi diantaranya, mengawal, mengamankan dan mendukung keberhasilan jalannya pemerintahan dan pembangunaan melalui upaya upaya persuasif, memberikan penetangan hukum dilingkungan intansi pemerintah, BUMN, BUMD dan pihak pihak terkait materi tentang perencaanaan, perijinaan, pengadaan barang dan jasa tertib admisitrasi dan tertib pengelolaan keuangan negara, melakukan koordinasi dengan audit intern pemerintah APIP, monitoring, melaksanakan penegakan hukum,” tandasnya, Selasa (03/09/19).

Namun demikian menurut Ketua Laskar Indonesia, Garut, TP4D harus transparan kepada rakyat, agar hasil kinerja TP4D diketahui publik.

(45)