Agar Selamat, Bupati Dony Ingatkan ASN Sumedang Kerja Sesuai Aturan

Pewarta : Jeky

Koran SINAR PAGI, Sumedang,- Bupati Sumedang H. Dony Ahmad Munir berharap semua ASN agar dalam menjalankan tugasnya benar-benar sesuai dengan aturan yang ada sehingga selamat sampai menjalani pensiun.

Hal tersebut disampaikan Bupati di hadapan para ASN saat menjadi Pembina Apel Pagi di lapangan IPP Setda, Senin (02/09/19).

Dalam amanatnya, Bupati meminta agar para pejabat dan pelaksana kegiatan betul-betul melaksanakan kegiatan sesuai dengan target kinerja yang telah ditetapkan, baik itu pekerjaan fisik ataupun non fisik.

“Semua harus sesuai aturan. Selain itu, saya harap agar betul-betul dipikirkan sejauh mana kegiatan ini berdampak pada pencapaian target yang telah ditetapkan,” ucapnya.

Mengingat saat ini berbagai kegiatan dan proyek sedang berjalan, Bupati berharap agar para pengawas di lapangan melaksanakan pengawasan dengan sebaik-baiknya dan mendeteksi sejak dini setiap permasalahan yang mungkin terjadi.

“Tidak hanya pengawasan internal sebagai formalitas, tetapi harus benar-benar dilaksanakan dan dirasakan hasilnya,” paparnya.

Bupati juga mengingatkan kepada seluruh jajaran pengawas, baik itu satuan pengawas internal pada setiap SKPD maupun pengawas yang dilakukan oleh konsultan agar tidak main-main dalam setiap proyek yang mereka tangani.

Menurutnya, tiga lapisan pengawasan pemerintahan dan pembangunan yakni pengawas internal, Bagian Pengendalian Pembangunan, dan Inspektorat harus bisa bersinergi dalam melakukan pengendalian dan pembangunan agar bisa melaksanakan fungsinya dengan baik.

“Jika tiga lapis ini sudah menjalankan fungsinya dengan baik, insyaallah pembangunan akan berjalan efektif dan efisien, berdaya guna dan berhasil guna, serta tercapainnya target yang telah kita tetapkan” ujarnya.

Bupati menegaskan bahwa bila hasil proyek tidak bertahan lama, ia tidak segan-segan memberikan punishment kepada pengawas yang menangani proyek tersebut, termasuk mencoret pihak ketiga sebagai pelaksananya.

“Saya minta Penjabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk memblack list perusahaan yang tidak menjalankan aturan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Termasuk para pengawasnya akan terkena sanksi. Karena kalau ini tidak dilakukan, pekerjaan yang kita laksanakan akan sia-sia. Masyarakat juga tidak akan menikmati hasil pekerjaan dengan baik,” tegasnya.

(23)