Pewarta : Awing
Koran SINAR PAGI, Jeneponto,- Disaat sejumlah sekolah diberbagai kecamatan di Kab.Jeneponto, baik sekolah dasar maupun SMP mendapatkan jata rehab dari Pemerintah Kabupaten Jeneponto, pasca dilanda bencana banjir, sekolah yang satj ini malah tidak mendapatkannya, padahal bangunan sekolah tersebut dalam kondisi rusak parah akibat bencana.
Sekolah tersebut adalah SDN 44 Bantaulu, Desa Sapanang, Kec.Binamu, Kab.Jeneponto, ironisnya selain tidak dapat jatah rehab tahun ini, untuk tahun depan pun terancam tidak mendapatkannya juga.

Kepala SDN 44 Bantaulu, H Suharto,S.Pd saat ditemui wartawan koransinarpagijuara.com menngaku sangat kecewa kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jeneponto dan pusat.
“Kenapa sekolah ini tidak dapat bantuan rehab dari pemerintah, padahal sekolah kami dilanda bencana banjir pada Bulan Februari 2019 lalu, puluhan ribu pasang mata melihatnya,” ucap Suharto kesal.
Bahkan, lanjutnya, sampai saat ini tenda darurat bantuan dari Kemensos RI masih terpasang dipekarangan sekolah dan dijadikan ruang kelas untuk belajar anak – anak.
“Ini pilih kasih, dua tenda besar dari Dinas Sosial itu adalah bukti sejarah dari bencana banjir yang melanda sekolah kami, bahkan masih dan masih digunakan sebagai ttempat belajar para siswa,” katanya.
Disebutkan, para guru dan orangtua siswa was – was terjadi angin kencang yang bisa mengancam jiwa anak – anaknya, “Tenda ini sering terangkat saat angin kencang bertiup, apalagi di musin kemarau seperti sekarang ini, sehingga kami khawatir akan keselamatan anak – anak,” ujarnya.
Kasi Sarana dan Prasarana Disdikbud Jeneponto, Jabal Nur Kr Makka menyatakan bahwa sekolah apapun itu harus sinkron data dapodiknya, karena hal itu adalah rohnya sekolah.
“Data dapodiknya harus benar benar bagus dan balk, jika tidak baik jangan harap dapat bantuan apapun itu, karena sekarang bukan zamannya proposal, dinas yang memastikan,” ujarnya.
Dikatakan Jabal, pihaknya sudah mengajukan dua sekolah ke pusat bahkan dirinya langsung bicara pihak pengelola DAK dari pusat, yakni SD Ujung Moncon Desa Banri Manurun, Kec.Bangkala Barat dan SDN 44 Bantaulu Desa Sapanjang, Kec.Binamu, namun keduanya bermasalah dalam data dapodik sekolahnya.
“Kalau mereka bisa memperbaiki dan sudah baik bisa saja dapat bantuan DAK, APBN lainnya,” ujar jabal.