Pewarta : Awing
Koran SINAR PAGI, Kab.Jeneponto,- PKH (Program Keluarga Harapan) dan BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai) adalah program bantuan sosial yang digulirkan pemerintah untuk membantu pendidikan dan peningkatan gizi keluarga hingga kesejahteraan keluarga penerima manfaat (KPM).
Dalam pendistribusiannya, bansos tersebut diharapkan dapat disalurkan secara tepat sasaran, tepat waktu, tepat jumlah, tepat administrasi, tepat kualitas dan tepat harga atau dikenal dengan 6T, namun kenyataan dilapangan banyak ditemui kedua program bantuan sosial bagi keluarga prasejahtera ini tidak tepat sasaran.
Entah siapa yang salah, tak sedikit warga dengan kategori sebagai penerima manfaat, malah justru tidak mendapatkannya.
Berkaitan dengan hal ini, Dinas Sosial, Kab.Jeneponto mengadakan rapat evaluasi penyaluran BPNT dan PKH bertempat di Aula Kantor Dinas Sosial, di Kelurahan Balang Toa, Kec.Binamu, Kab.Jeneponto, Selasa (23/07/19).
Tampak hadir, Kadis Sosial Jeneponto, Rusli Ramli didampingi Kepala BRI, Supriadi, selaku rekanan, Koordinator PKH Kab.Jeneponto, Sandra Dewi dan Sumarlin, perwakilan Polres Jeneponto, sejumlah TSK serta pengurus PKH dan BPNT Kecamatan se Kab.Jeneponto, dan sejumlah Ketua Kelompok PKH dan BNPT tingkat desa.
Dalam kesempatan tersebut sempat terjadi perdebatan hingga saling tuding diantara petugas lapangan terkait teknis yang menyebabkan banyak terjadi persoalan dalam penyaluran BPNT dan PKH di Jeneponto.
Kadis Sosial Rusli Ramli menegaskan bahwa, tidak perlu mempermasalahkan tentang tehnis, dia mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk bekerja agar program ini berjalan dengan baik dan tepat sasaran.
“Mari kita bekerja dengan sosial, bagaimana masyarakat bisa terbantu dengan adanya program bansos ini dan yang terpenting adalah tepat sasaran,” pungkasnya.
