Minggu, Desember 8, 2024

Demo OTD, 7.884 Unit Bangunan Belum Dibayarkan Proyek Jatigede

Pewarta : Jeky

Koran SINAR PAGI, Sumedang,- Sejumlah warga terdampak Bendungan Jatigede dari Forum Warga Masyarakat OTD Jatigede melakukan demo di depan Gedung Pusat Pemerintahan Kabupaten Sumedang Jawa Barat, Kamis, (18/7/19).

Unjuk rasa itu berawal dari ketidak puasan warga Jatigede yang masih merasa dirugikan akibat berdirinya proyek Jatigede yang diresmikan sejak 31 Agustus 2015.

Menurut keterangan Ketua Forum, Didin Nurhadi melalui Sekretaris Forum, Ekosim, mengatakan ke 7.888 unit bangunan itu harus segera diganti, pasalnya berada di wilayah genangan.

“Ke 7.884 unit bangunan itu berada di area genangan, elevasi dan jalan lingkar”, ujar nya kepada koransinarpagijuara.com, seusai aksi, Kamis, (18/7/19).

Selain itu dikatakan dia, ada juga sejumlah tuntutan lain yang harus segera dipenuhi pemerintah diantaranya,
1. Terdapat tanah milik masyarakat seluas 34, 5 hektar yang belum mendapat ganti rugi juga terletak di area genangan, elevasi, dan jalan lingkar.
2. Masyarakat tidak diberi ruang usaha jaring apung di area genangan.
3. Masyarakat yang telah mendapat putusan Pengadilan Negeri Sumedang, yang berhak menerima uang pengganti rumah tinggal sekitar 700 orang belum bisa dicairkan.
4. Masih terdapat masyarakat yang mempunyai hak untuk mendapat uang tunai pengganti rumah tinggal sebanyak 1.976 orang belum mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Sumedang.
5. Masih terdapat masyarakat asal genangan sekitar 750 KK belum mempunyai tempat tinggal.
6. Terdapat masyarakat asal genangan sekitar 1.575 orang usia produktif pengangguran akibat adanya pembangunan Waduk Jatigede.
7. Terdapat 48 situs terlantar isinya.

Dari tuntutan itu, dikatakan Ekosim, Pemkab Sumedang jangan tutup mata tutup telinga, akan dampak sosial yang terjadi dilapangan.

“Warga menginginkan Pemkab Sumedang ada penyelesaian yang nyata atas terjadinya dampak sosial yang sudah berlangsung sejak tahun 2015 ini, agar kesulitan warga OTD tidak berlarut – larut”, tegas Ekosim.

Menurut nya pemerintah harus segera membentuk tim penanganan dampak sosial,

“Harus dibentuk tim khusus yang bisa berinteraksi kedua belah pihak, untuk penyelesaian dampak sosial secara kongkrit agar warga OTD segera terlepas dari kesulitan akibat dampak sosial Bendungan Jatigede ini”, tandas nya.

Related Articles

Media Sosial

0FansSuka
0PengikutMengikuti
0PelangganBerlangganan
Google search engine
Google search engine
Google search engine
Google search engine

Berita Terbaru