10 Anggota Dewan Tandatangani Interplasi Wali Kota Medan

Pewarta : Ester

Koran SINAR PAGI, Kota Medan,- Sudah 10 anggota DPRD Medan yang menandatangani usulan hak interplasi terhadap Wali Kota Medan soal BPJS PBI. Mereka adalah HT Bahrumsyah (PAN), Rajudin Sagala (PKS), Jumadi (PKS), Salman Alfarisi (PKS), Kuat Surbakti (PAN), Surianto (Gerindra), Same Duma Sari Hutagalung (Gerindra), S Maruli Tua Tarigan (Pernas/Nasdem), Edward Hutabarat (PDIP) dan Jangga Siregar (Hanura).

Ketua DPRD Medan Henry Jhon Hutagalung yang ditemui wartawan, Senin (01/07/19) membenarkan adanya surat usulan tersebut masuk ke mejanya. Menurut dia, unsur pimpinan dewan harus melakkan rapat pimpinan terlebih dahulu apakah usulan interplasi ini layak dilanjutkan (diparipurnakan) atau dihentikan.

“Itu melihat nanti hasil rapat pimpinan yang akan kami laksanakan dalam waktu dekat ini, mungkin Rabu (03/07). Harus kita pertimbangkan apa urgensi interplasi ini, apakah hanya untuk kepentingan masyarakat atau lebih banyak politisnya,” kata Henry Jhon.

Menurut dia, persoalan BPJS PBI tidak harus melalui penggunaan hak interplasi (hak bertanya anggota dewan kepada kepala daerah). Diakuinya ada kejanggalan dari pemko soal kepesertaan BPJS PBI yang ditanggung APBD.

“Menurut pemko, yang layak menerima BPJS PBI adalah warga miskin yang memenuhi syarat beberapa kriteria sesuai hasil verifikasi Dinas Sosial. Tapi menurut kami (dewan) tidak perlu yang miskin, cukup warga kurang mampu yang diterangkan oleh lurah lewat surat keterangan tidak mampu,” ungkapnya.

Maka, adanya perbedaan persepsi ini menurut Henry Jhon harus dibicarakan satu meja. Pimpinan nanti akan memanggil seluruh pengusul membicarakan permasalahan ini, apakah harus interplasi atau mendiskusikannya dengan wali kota. Agar dewan membicarakan hal ini kepada wali kota bagaimana jalan keluarnya.

“Jangan nanti usulan interplasi ini jadi mainan politik orang tertentu. Kita sudah pengalaman beberapa tahun lalu ada usulan interplasi tentang reklame, tapi kandas di tengah jalan karena pengusul menarik usulannya,” terangnya.

Salah seorang pengusul Jangga Siregar mengatakan, interplasi harus dijalankan. Pasalnya, dewan sudah malu kepada masyarakat, kartu BPJS sudah 12 ribu dikeluarga BPJS tapi tidak bila dipakai untuk berobat. Karena pemko belum membayar iuran bulanannya ke BPJS.

Sementara Ketua Komisi 3 Boydo HK Panjaitan mengatakan tidak setuju adanya interplasi. Soal BPJS PBI belum dibayarkan pemko, komisi terkait harus mengumpulkan data-data di lapangan apa yang menjadi kendala sehingga tidak tersalurnya anggaran tersebut ke BPJS.

“Solusinya tidak harus interplasi, kita bisa duduk bersama dengan wali kota atau mempertanyakan kepada dinas kesehatan. Apa yang menjadi permasalahan, karena anggarannya sudah diketok. Melalui pemandangan umum fraksi-fraksi juga bisa kita suarakan,” paparnya.

Sementara, ketua DPD PDI Perjuangan Sumut Japorman Saragih mengingatkan kader PDIP di DPRD Medan jangan ikut-ikutan melakukan hak interplasi kepada wali kota. Karena, selain Wali Kota diusung oleh PDIP, jangan semua permasalahan jalan keluarnya harus interplasi. Sebagai anggota dewan harus bisa berkordinasi dengan kepala daerah untuk memecahkan permasalahan yang menyangkut kehidupan rakyat.

“Jangan kita ikut “gendang” orang lain untuk interplasi. Sebagai parpol pengusung, kita harus bisa berkomunikasi dengan wali kota dan jadi jembatan dengan fraksi lain untuk mendiskusikan bagaimana penyelesaiannya. Jangan pula orang lain mau interplasi, kita ikut-ikutan interplasi, itu tidak baik,” tegasnya.

(5)