Henry Jhon Hutagalung : Walikota Melalui SKPD Harus Fokus Perbaiki Fasilitas Publik

  • Whatsapp
banner 768x98

Pewarta : Ester

Koran SINAR PAGI, Kota Medan,– Di usianya yang ke 429 Tahun, Kota Medan sudah seharusnya semakin mampu berbenah dalam memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakatnya seperti infrastruktur jalan, kesehatan, pendidikan dan pelayanan adminsitrasi penduduk.

Untuk itu Walikota Medan melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) nya harus fokus memperbaiki segala fasilitas publik dan mencari anggaran dari Kementerian PUPR dan segera mendorong mereka untuk melakukan proyek revitalisasi sungai-sungai di Kota Medan.

“Revitalisasi sungai sungai sangat penting untuk segera dilakukan, mengingat, sudah banyak sungai yang butuh perbaikan dan dilebarkan agar mampu menampung debit air ketika turun hujan, agar tidak menjadi penyebab banjir. Selain itu Pemko Medan juga sudah harus menyiapkan relokasi bagi penduduk yang tinggal di pinggiran sungai yang akan terkena proyek revitalisasi sungai,” terang Ketua DPRD Kota Medan, Henri Jhon Hutagalung yang juga Politisi dari Partai PDI Perjuangan Kota Medan ini, Senin (01/07/19) di gedung DPRD Kota Medan

Terkait pelayanan kesehatan bagi warga kurang mampu, Henry Jhon menambahkan, ada amanat di Undang-Undang, yang menyebutkan, bagi pendataan penduduk yang bisa di berikan pelayanan kesehatan seperti BPJS Kesehatan dari program PBI, Program untuk keluarga miskin yaitu Program Keluaraga Harapan (PKH).

“Itu program PKH di Undang-Undang ada di amanatkan di dalam Undang-Undang dua (2) kali dalam setahun harus dilakukan Up Dating data, yaitu pada Bulan Maret dan Bulan November setiap tahunnya, namun itu tidak pernah dilakukan Pemko Medan, seharusnya itu harus segera dilakukan untuk mengetahui berapa sebenarnya jumlah penduduk yang di kategorikan tidak mampu yang harus dilayani, sehingga DPRD Kota Medan dan Pemko Medan bisa menganggarkan untuk disediakan dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBD),” terangnya.

Henri Jhon menambahkan, kalaupun tidak mampu sekaligus dengan menggunakan dana dari APBD, paling tidak, pemerintah dan DPRD Kota Medan bisa merancang beberapa tahun kedepan terhadap masyarakat kurang mampu itu agar bisa di layani kesehatannya dengan memakai BPJS Kesehatan gratis milik pemerintah, sehingga tidak memberatkan mereka (warga miskin-red) lagi.

“Ini belum lagi masuk di Pendidikan, rumah, pangan, jika dari sekarang tidak direncanakan lebih baik, berarti kita tidak punya visi bagaimana agar pelayanan di Kota Medan ini jauh lebih baik dan sejahtera,” terangnya.

Terkait interflasi yang ada di dengar akan di usulkan oleh pimpinan di dewan di DPRD Kota Medan, Henri Jhon mengatakan, mereka segera akan melakukan rapat antara pimpinan sehingga dapat dilihat dulu urgensi dari inteplasi yang akan dilakukan tersebut.

“Inikan kita mau ketemu dulu dari pihak pengusul interplasi dan melakukan rapat dan minta keterangan dari pemerintah Kota, tentang BPJS PBI Kesehatan yang belum jelas sampai saat ini,” katanya.

Lanjut Henry Jhon, ia bersama teman-teman pimpinan dewan akan melihat dulu urgensi dari interplasi yang di usulkan dan dirapatkan agar jangan interplasi ini jangan menjadi ajang yang tidak produktif seperti pengalaman yang pernah diketahui terjadi di gedung DPRD Sumut.

banner 728x90

Pos terkait

banner 728x90