Pewarta : Ester
Koran SINAR PAGI, Kota Medan,- Besarnya Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2018 yakni Rp67,31 miliar membuktikan Walikota Medan Dzulmi Eldin gagal mengelola APBD.
“SILPA Rp.67,31 miliar bukanlah angka yang kecil. Dengan uang sebanyak itu, banyak hal yang seharusnya bisa dilakukan oleh Pemko Medan,” demikian tegas Sekretaris Komisi I DPRD Medan Muhammad Nasir menyoroti besarnya SILPA APBD 2018 tersebut usai Paripurna Penyampaian Nota Pengantar Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) APBD 2018 yang dilaksanakan di ruang Sidang Paripurna, Senin (17/06/19).
Politisi PKS ini memprediksi bahwa ada perencanaan yang salah di awal. “Ini harus menjadi catatan penting bagi Dzulmi Eldin dalam memimpin bawahannya. Kenapa kegiatan yang sudah dianggarkan kok tidak mampu direalisasikan,” ujarnya kemudian menambahkan dirinya akan meminta data organisasi perangkat daerah (OPD) mana saja yang serapan anggarannya minim hingga terjadi SILPA sebesar itu.
Sementara anggota DPRD Medan lainnya Parlaungan Simangunsong mengungkapkan bahwa SILPA dari APBD 2018 sebesar Rp67,31, dari sisi teknis adanya perencanaan yang tidak matang, SKPD tidak mampu mengelola anggaran tersebut. “Ini menunjukan SKPD nya tidak kompeten di bidangnya,” ujar politisi Demokrat tersebut.
Medan ini, lanjutnya, masih membutuhkan banyak anggaran untuk membangun Kota Medan, terutama untuk infrastruktur dan pelayanan kepada masyarakat.
Sementara politisi Gerindra Lily MBA menanggapi bahwa masih banyak yang harus dibenahi di Kota Medan, terutama infrastruktur jalan yang paling penmting, masih banyak jalan rusak.
“SILPA boleh saja terjadi, tapi jangan segitu banyak. Karena kita juga tidak boleh menggunakan dana hingga over budgeting. Diharapkan SKPD harus bisa mengelola keuangan tersebut,” katanya.
Sebelumnya Walikota Medan Dzulmi Eldin di hadapan Ketua DPRD Medan Henry Jhon Hutagalung, Wakil Ketua DPRD Medan Ihwan Ritonga dan Wakil Ketua DPRD Iswanda Ramli saat menyampaikan nota pengantar Pertanggungjawaban APBD tahun anggaran 2018 mengungkapkan bahwa realisasi anggaran APBD tahun anggaran 2018 meliputi pendapatan, belanja, transfer bantuan keuangan dan pembiayaan.
“Secara akumulatif, realisasi pendapatan tahun anggaran 2018 tercatat mencapai Rp.4,25 triliun lebih terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp.1,63 triliun lebih, sementara pendapatan transfer sebesar Rp.2,61 triliun lebih. Realisasi penpdatan daerah tahun anggaran 2018 mencapai 81,19 persen dari target yang ditetapkan,” jelasnya.
Sementara realisasi belanja tahun anggaran 2018 tercatat mencapai Rp.4,21 triliun lebih yang terdiri dari belanaja operasi sebesar Rp.3,45 triliun lebih, belanja modal Rp.753,99 miliar lebih. Realisasi belanja tahun anggaran 2018 mencapai 77,32 persen dari target anggaran yang ditetapkan.
Disebutkan Eldin, untuk transfer bantuan keuangan secara akumulatif untuk tahun anggaran 2018 tercatat mencapat Rp.1,52 miliar lebih, Realisasi transfer anggaran 2018 mencapat 100 persen dari target anggaran yang ditetapkan.
Sementara untuk pembiayaan, secara akumulatif realisasi pembiayaan melipouti penerimaan pembiayaan, dengan catatan realiasi sebesar Rp.43,70 miliar lebih sementar apengeluaran pembiataan realisasi sebesar Rp.15 miliar.
“Berdasarkan uraian di atar, maka SILPA tahun anggaran 2018 tercatat R67,31 miliar,” ujarnya.
Di kesempatan itu, Eldin juga mengakui masih terdapat beberapa kekurangan yang bersifat administratif dalam pengelolaan keuangan daerah yang diselenggarakan.
“Untuk itu, kita tetap harus terus meningkatkan efektifitas dan efisiensi pengelolaan keuangan daerah, khususnya terhadpa pendapat daerah, transparansi dan akuntabilitas lebih ditingkatkan,” ujarnya.
Hal ini dilakukan cukup beralasan, lanjutnya, sebab pada masa yang akan datang Kota Medan akan membutuhkan sumber-sumber pembiayaan pembangunan yang semakin besar untuk mendukung percepatan perluasan Kota Medan.
