Pewarta : Iman K
Koran SINAR PAGI, Bangka,- Mahasiswa yang di biayai melalui program BUD (biaya utusan daerah) sampai dengan saat ini belum tuntas menerima biaya bantuan hidup mereka. Magrizan dari fraksi Hanura dan merangkap anggota komisi I DPRD Bangka,Senin(20/5) ketika di konfirmasi permasalahan mahasiswa tersebut.
Menurutnya Magrizan memang beberapa hari kemarin kita di hubungi oleh perwakilan yang menerima beasiswa dari pemkab Bangka prihal uang bantuan hidup atau biaya hidup yang sampai hari ini belum diselesaikan.
Dikatakan Magrizan mereka ini adalah mahasiswa atau anak-anak yang ikut program BUD(biaya utusan daerah) tahun 2016 khusus di STPN (Sekolah Tinggi
Pertanahan Nasional yang berjumlah sebelas orang.
Dalam proses perjalanannya mahasiswa ini sudah menyelesaikan study dalam satu tahun dan dapat bantuan biaya hidup atau operasional dari pemkab Bangka sebesar Rp.42.000.000(empat puluh dua juta rupiah ) per/0mahasiswa/anak.terang politikus dari partai Hanura ini.
Nah anehnya jelas Magrizan
ketika selesai menjalankan studynya dan sudah berkiprah di masyarkat,bantuan yang diterima dari pemkab Bangka tersebut tidak sesuia dengan apa yang sudah mereka tandatangani.
Dicontohkan Magrizan,mereka sudah tandatangani pencairan dana keseluruhan dan dari pihak OPD terkait dalam hal ini dinas Pendidikan kabupaten Bangka mencairkannya secara bertahap namun begitu selesai pendidikan para mahaiswa tidak utuh menerima bantuan tersebut diperkirakan hanya 50 persen di terima oleh mereka.
Menurut kami ini diduga ada kejanggalan apakah masalah administrasinya atau apa yang jelas kita tidak campur terlalu jauh.ungkapnya.
Yang jelas kita berharap permasalahan ini harus segera diselesaikan bahkan mahasiswa sudah beberapa kali mencari kejelasan tentang hak mereka baik itu ke eksekutip dan kedinas terkait dan sampai kemarin tidak membuahkan hasil apa-apa.papar Magrizan.
Jadi mereka minta bantuan kami dan mengadu tentang masalah seperti ini,sebagai wakil rakyat saya prihatin tentang masalah ini,tutur Magrizan.
Apappun ceritanya disatu sisi mereka sudah menanda tangani pencairan biaya hidup selama satu tahun dan sudah menyelesaikan pendidikan namun hak mereka sampai dengan saat ini tidak jelas.
Ketika disinggung apakah ada dugaan pelanggaran hukum dengan tegas Magrizan mengatakan kita tidak berpikiran kearah itu cuma dugaan sementara ada kejanggalan saja.
Jadi itu bukan wewenang
kami,tetapi ranah penyidik kami hanya melaksanakan tugas kepengawasan serta mengklarifikasi saja nanti seusai lebaran kita akan memanggil dinas pendidikan tersebut,paparnya.
Bahkan dengan adanya pemberitaan ini dalam satu dua minggu ini hak-hak adik-adik mahasiswa kita bisa diselesaikan,katanya.
Magrizan mengatakan kami baru tahu minggu kemarin sementara kejadianya dari tahun 2017 lalu belum ada tanggapan dari pemerintah daerah dab OPD terkait dan hal seperti ini akan merusak citra pendidikan kita.
Bahkan kita akan mengecek semua program beasiswa sebelum dan sesudahnya apakah sama seperti ini.kata Magrizan.
Bahkan ketika ditanya apakah sudah ada pemanggilan terhadap kepala dinas pendidikan yang baru terkait masalah ini dengan nada kaget Magrizan mengatakan kok sudah di ganti ya,malah kita tidak tahu,kami tidak ada pemberitahu apapun pungkasnya.
