Pewarta : Ester
Koran SINAR PAGI, Kota Medan,- Wakil Ketua DPRD Medan H Ikhwan Ritonga SE. Mengatakan, dana bagi hasil (DBH), dari Pemprov Sumut yang tertunda pengucurannya pernah mengganggu pembangunan Kota Medan. Pasalnya, Pemprov Sumut belum melakukan pembayaran. Kalaupun dibayar tapi dengan cara mencicil.
“Sumber PAD kita selain dari pajak, ada juga dari pemerintah pusat seperti DAK dan DAU. Sedangkan dari Pemprov Sumut ada BDB dan DBH. Estimasi besaran yang akan di tagih Pemko Medan sudah di masukkan dalam mata anggaran APBD,” kata politisi P Gerinda ini kepada wartawan, Senin (06/05/19)
Sehingga kata Ikhwan, jika DBH tersebut bat di bayar Pemprov Sumut, maka pembangunan jadi terganggu. Kondisi itu pernah dialami oleh Pemko Medan, tapi tidak begitu fatal. Hanya pihak ketiga (rekanan) yang akan terlambat menerima bayaran hasil pekerjaan proyek dari Pemko. Tapi DBH ini tidak hilang, meski belum dibayarkan tetap akan menjadi piutang Pemko.
Selama ini, lanjut Ikhwan, dana DBH digunakan pemko untuk pembangunan infrastuktur seperti jalan dan drainase. Maka ketika pembayaran DBH tidak lancar yang terganggu adalah pihak rekanan.
“Tapi itu masa lalu, karena Gubsu Edy Rahmayadi berjanji akan melunasi hutang DBH kepada daerah, Makanya APBD Pemprovsu sekarang kebanyakan habis untuk membayar utang,” terangnya.
Dia mengakui, jika ada permasalahan DBH, pemko tidak pernah berkordinasi dengan dewan, karena pemko merasa mampu melakukan lobi-lobi ke Pemrov tanpa melibatkan dewan. Tapi itu terserah pemko, karena masih mampu menagih meski akhirnya Pemprov Sumut hanya membayarnya secara mencicil.
Padahal menurut Ikhwan, jika melibatkan dewan pasti persoalannya tidak serumit yang terjadi selama ini. Karena pendekatan secara politik akan lebih baik.
“Tidak seperti selama ini, ditahun berjalan Pemprov Sumut membayar DBH tahun berjalan dengan menyicil. Padahal cicilan tagihan dua tahun sebelumnya belum dilunasi am Pemprov. Tapi kita yakin, semuanya bisa di tuntaskan Gubsu Edy Rahmayadi tahun ini,” tegasnya.
