Pewarta : Ester
Koran SINAR PAGI, Kota Medan,- reportase.tv- Pemko Medan mewacanakan pengurangan 4 ribu tenaga honorer dari 11 ribu tenaga honorer saat ini. Ketimbang memecat tenaga honorer lebih baik hilangkan Tunjangan Perbaikan Penghasilan (TPP) Pejabat Pemko Medan.
Hal itu ditegaskan Wakil Ketua Partai Hanura Medan, Rianto Aghly SH kepada wartawan di Warkop Jurnalis, Jalan Agus Salim, Medan, Jumat (8/3/2019).
Dijelaskan, Pemko Medan sebaiknya tidak melakukan pengurangan tenaga honorer. Sebab apabila hal itu dilakukan sama saja menciptakan pengangguran baru.
Sementara pemerintahan saat ini di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo sedang gencar-gencarnya membuka lapangan pekerjaan.
“Kalau Pemko Medan tetap melakukan pengurangan tenaga honorer sama saja Pemko Medan melawan kebijakan Presiden Jokowi,” tegas Rianto.
Apalagi para tenaga honorer bekerja hanya demi “sejengkal perut”. Jika saja pengurangan direalisasikan, yang menjadi korban tidak hanya 4 ribu orang, namun bisa menjadi belasan ribu orang. Karena yang menerima dampak pengurangan tersebut bukan hanya tenaga honorer yang dipecat tapi juga keluarganya.
Ketimbang melakukan pemecata tenaga honorer, Rianto menyarankan TPP Pejabat Pemko Medan dihilangkan. Sebab TPP yang diterima Pejabat Pemko Medan setiap bulannya cukup fantastis.
Untuk Pejabat Eselon IV menerima TPP lebih kurang Rp10 juta setiap bulannya, Eselon III lebih kurang Rp20juta setiap bulannya, dan Pejabat Eselon II lebih kurang Rp40-60 juta setiap bulannya.
Kalau TPP dihilangkan tentu tidak akan terlalu berdampak karena para pejabat tersebut sudah memiliki gaji yang cukup lumayan ditambah tunjangan jabatan.
“Daripada memecat tenaga honorer, hilangkan saja TPP para pejabat itu dan uangnya digunakan untuk menggaji tenaga honorer. Mempertahankan keberadaan tenaga honorer jauh lebih bermanfaat bagi ketimbang memberikan para pejabat itu TPP setiap bulannya dengan angka yang cukup fantastis,” pungkas Rianto.
