Pewarta : Lipsus/red

Koran SINAR PAGI,- Bandung,- Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) KBB menjadi motorik organisasi buruh di daerahnya, dalam pernyataan sikap memenangkan semua konstentan buruh sebagai calon anggota legeslatifnya baik DPR kota/ kabupaten, Provinsi bahkan DPR RI.

Hal itu dilakukan, bertepatan dengan HUT FSPMI Ke- 20  yang digelar di RM.  Cimareme, KBB. Sabtu (16/02/2019).

Dihadapan organisasi buruh, Sabilar Rosyad Ketua FSPMI DPW Jawa Barat mengatakan, pihaknya akan totalitas memperjuangkan kadernya untuk duduk di DPR.

“Ini kesempatan besar buruh untuk berpolitik, hanya lima tahun sekali, jangan dilewatkan begitu saja. Untuk itu, saya berharap semua buruh harus bisa mendukung calegnya menjadi anggota legeslatif, apalagi dapat mewakili di senayan nanti,” katanya.

lebih lanjut Rosyad berharap, agar buruh dapat bersatu dan bijak dalam mengunakan hak pilihnya dalam pemilu nanti.

“Sudah saatnya buruh harus menjadi pemimpin di negara kita, menjadi wakil aspirasi di pemerintah, sehingga UMSK lebih mudah untuk diperjuangkan, untuk itu, saya himbau pilih wakil kita di daerah masing- masing tanpa harus melihat organisasi buruh, dukung mereka, hidup buruh.. hidup buruh!,” kata rosyad saat orasi di depan ratusan perwakilan buruh.

Tampak perwakilan caleg dari berbagai organisasi serikat buruh,  saat foto bersama. (sabtu/16/02/2019) kemarin. 

Sementara itu, Caleg DPRI Dapil Jabar 2 sekaligus Ketua LBH FSPMI, DR. Atang Irawan, SH, M.Hum menegaskan, pihaknya akan konsisten mengawal dan mewujudkan kadernya menjadi legeslatif di wilayahnya.

“Mulai sekarang jangan sampai kita terlena, lebih fokus menyusun strategi bagaimana caleg kita dapat mendulang suara, kosentrasi penuh mengamankan dan lebih intensif bersosialisasi, sudah saatnya buruh itu berpolitik, kalau tidak sekarang kapan lagi?,” tegasnya.

Janji politik adalah hal yang merusak tatanan demokrasi dan harapan palsu yang biasa dijanjikan pada buruh. Kata dia. Untuk itu, Atang meminta buruh bersikap tegas tidak berkomitmen dan menanggapi adanya kontrak politik yang menyesatkan kaum buruh.

“Intinya jangan percaya kontrak politik, itu hanya kebohongan publik untuk buruh, lebih baik netral mendukung calon legeslatif kita sendiri. Karena mereka yang nanti menjadi wakil buruh untuk berdialog merumuskan perda, membahas UMSK, bukan mereka yang hanya janji, janji dan janji belaka,” tuturnya.

Selain dari unsur pemerintah, Apindo, Disnaker, acara dihadiri oleh semua perwakilan serikat buruh seperti SPSI, SPN, GOBSI, dan organisasi buruh lain yang terlibat dalam kontestan calon legeslatif tahun 2019.***