Pewarta : Agus Lukman
Koran SINAR PAGI, Kab.Garut,– Terkait dengan kabar dugaan adanya pungutan liar yang melebihi SKB 3 menteri, oleh Ketua Pelaksana Program Pengukuran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), Cecep Saepul Anwar (33), yang notabene adalah adik Kepala Desa Cibiuk Kidul, Usep (53), hingga warga merasa sangat dirugikan, akhirnya diakui oleh keduanya bahwa perbuatan yang dilakukannya adalah sebuah kesalahan.
Bahkan untuk mengungkapkan rasa penyesalannya, Usep dan Cecep membuat pengakuan yang dituangkan dalam sepucuk surat pernyataan disaksikan oleh beberapa unsur masyarakat dan petugas kepolisian sesaat akan dilakukan pembagian sertifikat di Aula Desa Cibiuk Kidul didepan pihak polsek dan Kasi PMD Kecamatan Cibiuk,
Seperti diungkapkan Riki, Koordinator LSM GBR dilokasi kantor Desa Cibiuk Kidul kepada koransinarpagijuara.com, Sabtu (26/01/19).
Dalam surat pernyataan bermaterai Rp.6.000, dan ditandatangani oleh keduanya serta para saksi lanjut Riki, Kades Cibiuk Kidul bersama – sama dengan Ketua Pelaksana PTSL mengaku bersalah sekaligus meminta maaf kepada warga yang merasa dirugikan atas tindakannya melakukan pungutan diluar ketentuan.
Dia berjanji akan mengembalikan uang hasil pungli tersebut kepada warga yang membuat program PTSL secepatnya dan dia memyatakan siap diproses secara hukum sesuai perundang – undangan berlaku.
Dalam kesempatan tersebut, Yanti, salah satu warga Kampung Randu Kurung, menanyakan Akte Jual Beli (AJB) yang dIjanjikan Ketua PTSL saat melakukan pemungutan dana Rp.100.000.
“Mana surat AJB nya, kan uang Rp.100.000 untuk biayanya sudah diambil, tapi kenapa hanya sertifikat saja, ? padahal kami menyetor uang sebesar Rp.250.000 kepada staf desa,” ucapnya.
Dari hasil pantauan dilapanan, akibat mencuatnya kasus dugaan pungli program PTSL, membuat hubungan antara warga dengan Kades Cibiuk Kidul tegang.
