Paripurna DPRD Medan Soal Larangan Gusur Rumah Penduduk

Pewarta : Ester

Koran SINAR PAGI, Kota Medan,- Ketua DPRD Kota Medan Hendry Jhon Hutagalung mengelar rapat paripurna Internal tanggapan atas Pandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Kota Medan terhadap Penjelasan Pengusulan atas Ranperda Inisiatif DPRD Kota Medan tentang Larangan Penggusuran Rumah Penduduk Tanpa Penyediaan Rumah pengganti, Senin (15/01/19) di gedung Paripurna DPRD Medan.

Dalam rapat tersebut 9 Fraksi DPRD kota Medan memberikan tanggapan jawaban pandangan umumya Fraksi PDI Perjusngan yang dibacakan Iswanda Ramli menyetujui untuk menindak lanjuti Ranperda Inisiatif Kota Medan tentang larangan pengusuran rumah penduduk tanpa penyediaan pengganti.

Menurutnya, Pemerintah Kota Medan maupun pihak lain sebagai pemilik lahan yang sah akan membangun di lokasi tanah yang telah ditinggali secara liar maka sering terjadi konflik antara pemilik tanah yang sah dengan warga masyarakat yang tinggal dilokasi dimaksud terjadi pengusuran.

Oleh karena itu Pemko Medan harus mempunyai solusi mengatasi permasalahan ini dengan pedoman serta ketentuan hukum dan perundang-undangan yang ada.

Dengan begitu PDI Pernuangan memberiman solusi melalui adangan umumnya agar Pemko Medan pemindahan penduduk yang menempati lahan secara tidak sah ketempat yang telah disediakan Pemko Medan,sehingga program Pemeri tah terhadap penataan Kota tidak menimbulkan dampak buruk bagi masyarakat yang tidak memiliki lahan untuk tinggal.

“Inisiatif ini sangat penting guna menciptakan rasa aman dan nyaman bagi wargs kota Medan, khususnya bagi para penduduk yang bermukim di daerah bantaran sungai, pinggiran rel kereta api dan di tanah pemeribtah,”kata Iswanda Ramli dalam Pandangan Umum Fraksi Partai Golkar.

Selanjutnya Fraksi Partai Gerinda menyetujui Ranperda inj segera diterbitkan,karena pemerintah sudah saatnya melindungi hak-hak ramyat untuk hidup, sebab penggusuran yang selama ini dilakukan kerap berdampak buruk akibatnya terganggu hak hidup korban penggusuran.

Maka sudah saatnya dikeluarkan Peraturan Daerah (Perda) tentang Inisiatif sekaligus cara pemindahan yang digusur harus disediakan tempat baru sehingga program pemerintah terhadap penataan kota tidak berdampak buruk.

Sementara itu Fraksi Partai Demokrat menyambut baik usulan Ranperda tentang larangan penggusuran rumah penduduk tanpa penyediaan rumah pengganti.

Menurutnya, ini merupakan wujud keberpihakan pada masyarakat, namun ada beberapa catatan penting yang harus dicermati dalam pembentukan Ranperda tersebut, perlu dilakukan kajian secara ilmiah atau konsultasi dengan pakar atau konsultasi publik untuk memperkaya materi yang akan dirumuskan dalam Ranperda ini.

Karena menurut Fraksi Partai Demokrat realita yang terjadi di masyarakat yang me vuasai lahan tersebut bertempat tinggal di lokasi yang dimaksud sudah memiliki rumah di tempat tinggal yang lain, akan tetapi mereka menguasai lahan tersebut dengan cara membanggun rumah tinggal untuk disewakan.

Hal ini menjadi catatan penting dalam pembentukan Ranperda larangan penggusuran rumah penduduk tanpa rumah pengganti agar jangan sampai dijadikan ajang bisnis yang kemudian mendorong masyarakat lain menguasai tanah milik negara dengan harapan apabila digusur pemerintah akan memberi ganti rugi serta menyediakan rumah pengganti.

(4)