Pewarta : Lina
Koran SINAR PAGI, KBB,- Akibat menunggak pajak sejak beberapa tahun terakhir, Pemerintah Kab.Bandung Barat akan menyegel dan menghentikan operasional Grand Hotel Lembang jika dalam tenggang waktu yang telah ditentukan tidak ada itikad baik untuk melunasinya.
Tak tanggung-tanggung, jumlah tunggakan pajak yang tidak dibayarkan Grand Hotel Lembang sejak tahun 2015 silam mencapai angka Rp.1,9 Miliar.
“Kami sudah memberikan teguran tertulis, mulai dari teguran pertama, kedua dan ketiga, namun tidak pernah digubris, untuk itu, kami langsung memberikan peringatan berupa pemasangan baligo yang bertuliskan bahwa wajib Pajak tersebut menunggak pajak daerah,” terang Kepala Bidang Pendapatan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kab. Bandung Barat di Lembang, Jumat (11/01/19) pagi.
Menurutnya, sangat memungkinkan pemda melakukan penyegelan dan penghentian operasional Grand Hotel Lembang jika hingga 7 hari kedepan tidak ada itikad baik untuk membayarkan tunggakan pajak tersebut, ujarnya.
Bahkan kata dia, per hari Jumat ini pihaknya akan menyetorkan nama-nama hotel yang masih memiliki tunggakan pajak untuk ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku.
“Menunggak pajak tanpa ada itikad baik untuk menyelesaikannya sudah termasuk tindakan kriminal,” ujarnya lagi.
Disebutkan, untuk tahun 2019 ini, Pemerintah Kab.Bandung Barat mentargetkan capaian pajak hotel sebesar Rp.24 Miliar, dan untuk mencapai target tersebut, BPKD terus mensosialisasikan permasalahan pajak ini kepada para pengusaha hotel melalui berbagai media, termasuk dalam bentuk surat edaran tertulis.
“Tingkat kesadaran para pengelola hotel baru mencapai 75 persen dalam membayar pajak. Karena pada kenyataannya masih ada pengusaha yang tidak terbuka dalam melaporkan nilai setiap transaksi yang dilakukan,” pungkasnya.
