Dedi Tantang BKDI Dan ICDX

Pewarta : Imam K 

Koran SINAR PAGI, Pangkalpinang,- Wakil ketua DPRD Babel Dedy Yulianto tantang BKDI atau ICDX yg mengatakan asal usul timah yg di dapat dari para Smelter semuanya legal. Demkian dikatakannya saat di temui wartawan SPJ di ruang kerjanya Kamis,(28/11)

“Kami tak sependapat jika hal itu sampaikan bahwa asal usul pasir timah yg didapat semuanya legal ,kami DPRD meminta kepada aparat penegak hukum konsisten dan tegas mengusut tuntas asli usul timah yg didapat dari Smelter selama ini,” ungkap Dedy.

Dedi menegaskan, tak mesti hanya pasir timah yg di gerebek oleh Mabes Polri saja,namun patut di duga praktek ini juga di lakukan serupa oleh para Smelter yg ada di Babel ,

“Hanya memiliki IUP laut tak punya KIP ,dan daerah IUP tersebut di tolak oleh masyarkat nelayan namun dapat kuota export, dari mana asal usul timah yg di dapat,” ujar dengan nada tinggi.

Bahkan Dedi mengungkapkan, selain itu juga ada Smelternya di Sungailiat, IUPnya di Bangka Selatan, itu mustahil sumber bahan bakunya dari Bangka selatan di dapat.

“Makanya,kami tantang bkdi atau icdx kalau mengatakan asal asal pasir timahnya semuanya legal, ayo kita buka bukaan terkait asal usul timah sealam ini yang di dapat dari para Smelter,” tantang Wakil Ketua DPRD Babel ini.

Aparat penegak hukum jangan hanya memeriksa pemilik Smelter yang memiliki IUP saja,tetapi memeriksa dari para pemasok pasir timah selama ini yang didapat dari kolektor, “Mereka pasti punya kolektor untuk mensuplai ke pemilik Smelter,” paparnya.

Lalu buat apa eksport dari timah besar jika asal usul timah tidak jelas, bahkan menjarah dari IUP orang lain atau menjarah di kawasan hutan,baik darat maupun laut dan di tinggal begitu saja setelah habis di exploitasi, katanya.

“Kami minta aparat penegak hukum dalam hal ini Mabes Polri tegas mengusut tuntas dari hulu sampai hilir asal usul timah yang di perdagangan melalui ICDX, bahkan ada IUP hanya 10 ha namun kuota exportnya ribuan ton, itu tak masuk akal,” pinta Dedi.

Dengan lantang Dedi mengataka kami tantangan BKDI atau icdx untuk membuktikan kalau benar semua asal usul timah itu legal, “Kami berani mengatakan 70 persen pasir timah yg di export melalui ICDX asal usulnya tidak jelas, silakan buktikan kepada kami dan tunjukan dimana IUP nya, berapa luasnya ,berapa produksi satu harinya, dari dulu,” jelas Dedi.

Kami minta di audit asal usul timah yg di dapat dari pemilik Smelter, mestinya dari hulu sampai hilir produksi mesti jelas ,tidak hanya sebagai operator perdagangan, katanya.

“Dulu komitmen dengan berdirinya ICDX sebagai negara penghasil Indonesia dapat menentukan harga timah sendiri,imbuh Dedi.
kenyataannya harga yang diperdagangan timah melalui icdx tetap mengacu pada KLTM dan LME, ini sama saja akal akalan hanya mendapatkan Fee dari pada perdagangan melalui ICDX,” jelasnya.

Dedi menjelaskan selain itu kami juga pertanyakan semua penjual dan pembeli mesti menjadi member ICDX, mesti dijual bebas biar harga lepas,ini penjual mesti masuk member dan pembeli juga mesti masuk member, ini sudah tidak benar.

Kami harap pemerintah pusat tidak terkecoh oleh akibat loby loby oleh para pengusaha dengan alasan meningkat devisa dan royalti kalau sumber bahan bakunya tidak jelas bahkan patut di duga menjarah di luar IUP yang mereka miliki.

Dedi sangat menyayangkan ada beberapa oknum masyarakat Babel yg dulu kritis terhadap masalah pertimahan ini,skrang masuk sistem baik itu di icdx maupun organisasi lainnya seperti AETI ,ini sama saja penghianat masyarakat babel, tuturnya.

Dedi menegaskan meminta Mabes Polri dapat melakukan investigasi secara menyeluruh dari hulu sampai hilir dan selama ini yg di perdagangan melalui icdx,surveyor indonesia. Karena diduga telah terbukti melakukan rekayasa asal usul barang ,dan dapat menindak oknum oknum yg terlibat dalam penyusuanan RKAB yg penuh rekayasa.kata Dedi.

Selain itu juga jelas Dedi bukan bearti status IUP sudah C&C asal usul timahnya juga C&C belum tentu, IUP yg sudah C & C hanya mslah perijinan atau legalitas, kalau asal usul barang belum tentu, ujar wakil ketua DPRD babel ini.

(29)