Pewarta : Ester
Koran SINAR PAGI, Kota Medan,– Anggaran Infrastruktur yang diajukan di APBD 2019 membengkak jadi Rp.1,7 triliun. “Gemuknya” anggaran ini disebut-sebut untuk bagi-bagi proyek untuk anggota dewan, khususnya anggota dewan yang di Komisi D.
Anggota DPRD Medan Godfried Effendi Lubis membantah adanya bagi-bagi proyek untuk terkait bertambahnya anggaran tersebut. Menurut dia, hal itu disebabkan tidak adanya pembahasan P-ABD 2018 karena sudah lewat jadwal.
“Masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD) sebenarnya akan mengajukan penambahan anggaran di P-APBD sekitar Rp.150-200 miliar. Tapi karena pembahasan sudah lewat jadwal, maka pembahasan tidak melalui perda tapi perwal. Makanya tidak ada penambahan,” kata Godfried kepada wartawan, Selasa (23/10/18).
Sehingga, lanjut dia, besarnya anggaran tersebut untuk menutupi kekurangan yang tidak bisa ditampung di tahun anggaran 2018. Anggaran infrastruktur kata Godfried tidak hanya ada di dinas PU Bina Marga. Ada juga di dinas-dinas lain yang menjadi mitra kerja Komisi D seperti Dinas Kebersihan dan Pertamanan.
“Juga Dinas Perhubungan, Dinas Tarukim, Dinas P2K (Pengendalian Pemadaman Kebakaran) dan lainnya. Tidak ada bagi-bagi proyek dengan penambahan ini, apalagi untuk anggota DPRD Medan yang disebut-sebut untuk jatah anggota dewan,” tuturnya.
Dia menyarankan kepada OPD yang membangun infrastruktur harus membuat skala prioritas, jangan yang di inti kota menjadi langganan pembangunan. Sementara yang di pinggiran banyak yang belum tersentuh pembangunan.
“Sering kita lihat, jalan yang sudah baguspun tetap diaspal, itu kan mubazir. Sementara di pinggiran masih banyak yang kupak-kapik. Rakyat sudah menjerit, tapi hanya beberapa yang direalisasikan. Kami berharap, besarnya anggaran infrastruktur bisa mengurangi persoalan jalan yang rusak di Medan,” harapnya.
Seperti diketahui, anggaran infrastruktur tahun 2017 sebesar Rp.1,1 triliun namun persoalan infrastruktur tidak tuntas. Justru pengerjaannya lambat sampai ditegur Presiden Jokowi baru dikerjakan. Kemudian tahun 2018 (tahun berjalan) sebesar Rp.780 miliar.
