Pemkab.Bandung Barat Dinilai Tebang Pilih Dalam Mengakomodir Media

  • Whatsapp
banner 768x98

Pewarta : Lina

Koran SINAR PAGI, Kab.Bandung Barat,- Sikap pilih kasih dan tidak transparan yang ditunjukan Pemerintahan Bupati Bandung Barat terpilih, Aa Umbara Sutisna melalui Dinas Kominfo KBB yang menggelontorkan dana hingga Rp.600 juta untuk kontrak kerjasama dengan 19 media cetak dan online di Kabupaten Bandung Barat memicu timbulnya ketidakpuasan bahkan tanda tanya, hingga kecemburuan banyak insan pers lain yang bertugas di wilayah KBB.

Pasalnya, tidak sedikit wartawan/perusahaan pers, baik cetak maupun online yang tidak mengetahui proses awal hingga terjadinya penandatanganan program kontrak kerja yang dikeluarkan Pemkab Bandung Barat tersebut.

“Jangankan isi kontraknya, kabar adanya kontrak kerjasama antara Pemkab dengan media saja tidak tahu, ini karena memang Dinas Kominfo tidak terbuka,” ucap salah satu wartawan media online yang enggan menyebut namanya.

Sementara menurut pengakuan Adien, dari Bangbara.com, salah satu media yang melakukan kontrak kerja dengan Pemkab.Bandung Barat, perjanjian dilakukan antara perusahaan dengan Dinas Kominfo, “Saya tidak menandatangani kontrak itu, karena yang saya tahu itu untuk perusahaan media, bukan untuk wartawannya, lagian kemarin ngurus persyaratannya juga agak ribet, jadi yang harus melakukan pengajuan itu pihak perusahaan, gitu bun,” katanya via telepon selular, Sabtu (13/10/18).

Berbeda dengan Adien, Bowo wartawan ragam.com mengaku tidak ikut serta dalam masalah tersebut, karena menurutnya nilai kontrak yang ditawarkan untuk media online kecil.

“Saya tidak ambil, karena nilai kontraknya kecil hanya Rp.16 juta, mendingan bisnis pengadaan training saja lebih gede hasilnya,” ucapnya.

Menurutnya, ini akan menjadi masalah bila banyak media yang tidak diakomodir, “Ya .. kasian juga media yang sudah lama, bakal riweuh kalau tidak diakomodir semua,” tambahnya.

Muhamad Raup, Ketua Pokja Wartawan Pemkab.Bandung Barat

Sementara Ketua Pokja Wartawan Bandung Barat, Muhamad Raup menilai ada pembunuhan karakter terutama bagi media dibawah Pokja yang tidak diakomodir dalam hal ini. Menurutnya ini sebuah upaya penggiringan media, sehingga insan media akan terkotak – kotak nantinya.

“Saya tidak bisa terima, karena ini sudah tidak bener, saya akan terus usut masalah ini,” ujarnya.

Menurutnya ini adalah penyalahgunaan wewenang bupati, karena kata dia lagi, tidak ada kebijakan yang bisa membantu perusahan media, tanpa mengikuti mekanisme yang benar, “Dari mana aturannya ? harus ada mekanisme nya melalui pembahasan di Paripurna DPRD, lalu diputuskan besaran anggaran tersebut, tapi yang ini sudah menyalahi aturan,” tegasnya.

“Menurut informasi Adein Bangbara.com dapat Rp.24 juta, Hendri juga dapat Rp.24 juta, demikian juga dengan media Dialog Publik, dia dapat Rp.24 juta,” ungkapnya.

Dia menyayangkan sikap Dinas Kominfo dibawah kepemimpinan Ludi Awaludin yang dianggapnya tebang pilih, “Secara tidak langsung ini sebuah upaya pembunuhan karakter media yang ada di KBB, di luar 19 media yang menandatangani kontrak itu,” pungkasnya.

Menurut informasi yang diperoleh, uang tersebut dibagikan oleh Kudu dan Edo dari pihak Kominfo.

Sementara Kepala Dinas Kominfo Kab.Bandung Barat, Ludi Awaludin, hingga berita ini ditayangkan belum berhasil dimintai tanggapannya.

banner 728x90

Pos terkait

banner 728x90