Sekretaris Komisi A : SK Honorer Ada Rujukannya

  • Whatsapp
banner 468x60

Pewarta : Agus Lukman

Koran SINAR PAGI Kabupaten Garut,- Terkait dengan pernyataan Plt.Kadisdik Garut bahwa status guru honorer adalah ilegal, Sekertaris DPRD Garut, Dadang Sudrajat, meminta agar Bupati Garut Rudy Gunawan lebih bijak dalam menyikapi permasalahan yang menimpa guru honorer saat ini

“Kami dari Komisi A sudah berkonsultasi dengan Disdik Provinsi Jabar, bahwa yang menjadi dasar hukum pemberian surat keputusan kepada guru honorer yaitu Permendikbud Nomor : 01 Tahun 2018 sudah sepaham. Barusan itu akan menjadi rujukan dalam penerbitan SK honorer, ” ujar Dadang, usai melakukan rapat di ruang Komisi A DPRD Garut, Senin (17/09/18).

Bahkan, politisi Partai Demokrat itu menyatakan, Plt Kadisdik yang menjabat sebagai Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat (BKD), Buldan Ali Jungjunan dan Pjs Sekda Garut akan langsung menghadap Bupati Garut untuk berkordinasi.

“Jadi sudah clear, hasil rapat tadi bahwa SK honorer bisa diberikan SK oleh Bupati dengan rujukan yang jelas,” ucapnya.

Dadang pun meminta Bupati menahan diri jangan ngancam-ngancam kepala sekolah dan guru yang akan menyampaikan aspirasinya besok.

Ditambahkannya, Bupati Garut harus faham psikologi guru honorer yang merasa dilecehkan oleh Plt Kadisdik Garut sebelumnya

“Yang difokuskan itu mencari solusi bukan ngancam, saya hargai temen-temen yang mau turun, karena itu hal yang wajar, kalo dilecehkan harus mendapat kejelasan dan solusinya sudah jelas sekarang,” ujar Dadang.

Pos terkait

banner 468x60