GMNI dan FPPG Tuntut Plt.Kadisdik Garut Diturunkan Dari Jabatan Sekaligus Dipidanakan

  • Whatsapp
banner 468x60

Pewarta : Agus Lukman

Koran SINAR PAGI, Kabupaten Garut,- Statement yang dilontarkannya Jajat Darajat Plt Kadis Pendidikan Garut, yang menyatakan bahwa status Guru Honorer adalah ilegal, menuai keprihatinan dan protes keras dari Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kabupaten Garut dan para Guru pada umumnya, hingga akhirnya berbuntut pada aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh GMNI dan FPPG.

Puluhan mahasiswa tergabung dalam Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) dan Forum Pemuda Peduli Garut (FPPG) menggelar unjuk rasa di depan Gedung DPRD, Senin (17/09) menuntut agar Plt Kepala Dinas Pendidikan Garut diturunkan dari jabatannya.

Aksi unjuk rasa sempat memanas bahkan nyaris ricuh, akibat para pengunjuk rasa tidak dibukakan pintu gerbang gedung DPRD Garut, hingga terjadi aksi dorong – dorongan pintu gerbang antara personil Kepolisian Resort Garut dengan mahasiswa.

Puluhan mahasiswa ini memulai aksinya dengan menggelar long march dari Simpang Lima menuju ke Gedung DPRD sambil berorasi seraya membagikan selebaran yang berisi aspirasi yang disuarakan disepanjang jalan yang dilalui para peserta unjuk rasa.

Korlap aksi dari GMNI, Raden Irfan NP dalam orasinya menegaskan, aksi unjuk rasa yang mereka gelar ini hanya menyuarakan satu tuntutan yaitu turunkan Jajat Darajat sebagai Plt Kepala Dinas Pendidikan, terkait pernyataannya tentang guru honorer yang menurutnya ilegal.

Para pengunjuk rasa menilai pernyataan Jajat tersebut tidak mendasar, sehingga harus dipertanggungjawabkan secara hukum dan perundang-undangan yang berlaku.

“Telah terjadi sebuah penghinaan melalui pernyataan Plt Kadisdik Garut yang tidak beretika selaku ASN yang menyatakan bahwa guru honorer adalah ilegal dan tidak berhak mengisi buku laporan pendidikan, Kami GMNI geram dan mengutuk keras pernyataan Plt Kadisdik itu,” ujar Raden.

Senada dengan itu, Ketua FPPG Garut, Asep Nurjaman menuntut Bupati Garut agar bersikap tegas dan bertanggung jawab terkait kasus Plt Kadisdik yang telah menyakiti hati nurani para guru tersebut.

Dalam kesempatan ini, Asep memberikan Piagam Rapot Merah kepada Plt Kadisdik Garut, Jajat Darajat.

“Jajat telah melanggar Undang-Undang Nomor 05 Tahun 2014 Tentang ASN dan KUHP Pasal 156, yang menyatakan barang siapa dimuka umum menyatakan perasaan permusuhan, kebencian, atau penghinaan terhadap suatu atau beberapa golongan, diancam pidana penjara paling lama empat tahun,” tegas Asep Nurjaman.

Hingga berita ini ditayangkan, aksi unjuk rasa d masih terus berlangsung, karena tidak ada satu pun anggota DPRD Garut yang menemui pengunjukrasa. Sementara, mahasiswa bertekad untuk tetap bertahan di depan gedung DPRD Garut hingga Plt Kepala Dinas Pendidikan Garut diturunkan dari jabatannya.

Pos terkait

banner 468x60