Paripurna DPRD Medan Bahas Izin Retribusi Gangguan

  • Whatsapp
banner 468x60

Pewarta : Ester

Koran SINAR PAGI, Kota Medan,- Ketau DPRD Kota Medan, Hendry Jhon Hutagalung membuka Sidang Paripurna nota Pandangan Umum Fraksi-Fraksi Partai terhadap nota pengantar kepala daerah menyangkut Rancangan Peraturan Daerah Kota Medan tentang Retribusi Izin Gangguan, Rabu (12/09) diruang Paripurna DPRD Medan.

Dalam pandangan umum Fraksi Partai PDI P yang dibacakan oleh Paul Mei Anton Simanjuntak, Perda Retribusi Izin Gangguan sangat menghambat iklim investasi di Kota Medan. Hal ini sering sekali dikeluarkan oleh para pengusaha yang akan melakukan investasi di Kota Medan.

Karena itu Fraksi PDIP sependapat dengan usulan pencabutan Perda no 5 tahun 2016 tentang Retribusi Izin Gangguan tersebut, walaupun dinilai terlambat dilaksanakan. Menurutnya, fraksi PDI P memahami dengan dicabutnya retribusi izin gangguan Pemko Medan akan kehilangan Pendapatan Asli Daerah (PAD), tapi dari sisi sosial ekonomi menurut Paul dalam jangka panjang Pemko Medan akan mendapatkan laba lebih besar bila mampu meyakinkan para investor lokal maupun asing untuk membuka usahanya di Kota Medan.

“Dalam pengembangan usaha dibidang keparawisataan maupun usaha Kuliner, Kota Medan sangat strategis sebagai pintu gerbang wilayah barat Indonesia,” ujarnya.

Fraksi PDIP berharap, Pemko Medan melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mampu menyakinkan para calon investor supaya menanamkan modalnya di Kota Medan dengan dicabutnya Retribusi Izin Gangguan.

“Kedepan investasi meningkat dengan sendirinya lapangan kerja semangkin terbuka, dengan begitu pengangguran secara otomatis menurun,” jelas Paul.

Lain halnya dengan Fraksi Golkar terhadap pandangan Umum tentang Reteribusi Izin Gangguan yang dibacakan H.Adlin Umar Yusri Tambunan, adanya pencabutan Retribusi Izin Gangguan, nantinya Walikota Medan dapat menjalankan tugas – tugasnya secara lancar sesuai harapan masyarakat kota Medan.

Karena lanjutnya, dengan dicabutnya Perda Retribusi Izin Gangguan tentunya berpengaruh terhadap pemasukan PAD kota Medan, untuk itu Pemko Medan perlu segera mengantisipasi dan berupaya mencari sumber alternatif lain dalam rangka peningkatan PAD ke depan agar tidak memberatkan masyarakat Kota Medan.

Untuk itu Fraksi Golkar ingin mengetahui apakah Pemko Medan sudah melakukan langkah-langkah antisipasi atas dicabutnya Perda tersebut, sehingga tidak menimbulkan permasalahan dimasa yang akan datang.

Pos terkait

banner 468x60