Hendri Jhon Hutagalung Membuka Sidang Paripurna di DPRD Kota Medan

  • Whatsapp
banner 468x60

Pewarta : Ester

Koran SINAR PAGI, Kota Medan,- Ketua DPRD Medan Hendry Jhon Hutagalung membuka Sidang Paripurna nota Pandangan Umum Fraksi-Fraksi Partai di DPRD terhadap nota pengantar kepala daerah menyangkut Rancangan Peraturan Daerah Kota Medan tentang Retribusi Izin Gangguan,Rabu 12 September 2018 di ruang Paripurna DPRD Medan.

Dalam pandangan Frakasi Partai PDI Perjuangan DPRD Medan yang dibacakan oleh Paul Mei Anton Simanjuntak Perda Retribusi Izin Gangguan sangat menghambat iklim investasi di kota Medan.

Hal ini sering sekali dikeluarkan oleh para pengusaha yang akan melakukan investasi di kota Medan.

Karena itu Fraksi PDI Perjuagan sependapat dengan usulan pencabutan Perda no 5 tahun 2016 tentang Retribusi Izin Gangguan, Fraksi PDI Perjuagsn menilai pencabutan inu terlambat dilaksanakan.

Fraksi PDI Perjuagan memahami dengan dicabutnya retribusi izin gsngguan Pemko Medan akan kehilangan Pendapatsn Asli Daerah (PAD), tapi dari sisi sosial ekonomi menurut Paul Fraksi PDI Perjuagan dalam jangka panjsng Pemko Medan akan mendapatkan laba dan keuntungan lebih besar bila Pemko Medan mampu menyakinkan menarij para investor lokal maupun asing untuk membuka dengan mengembsngkan usahanya di kota Medan.

“Dalam pengembangan usaha dibidang keparawisataan maupun usaha jasa karena letak kota Medan sangat strategis sebagai pintu gerbang wilayah barat Indonesia,” katanya.

Fraksi PDI Perjuangan mengharapkan Pemko Medan melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Tetpadu Satu Pintu msmpu menyakinkan para investor supaya menanamkan modalnya di kota Medan dengan dicsbutnya Retribusi Izin Gsngguan.

“Kedepan investasi meningkat dengan sendirinya lapangan kerja semangkin terbuka dengan begitu pengangguran secara otomatis menurun,” jelas Paul.

Lain halnya dengan Frsksi Golkar terhadap pandangan Umum tentang Reteribusi Izin Gangguan yang dibacakan H Adlin Umar Yusri Tambunan adanya pencanutan Retribusi Izin Gangguan,hal ini Walikota Medan ke depannya dapat menjalan tugas-tugasnya dengan lancar sesuai harapan masyarakat kota Medan.

Karena menurut Fraksi Golkar dengan dicabutnya Perda Retribusi Izin Gangguan tentunya betpengaruh terhadap pemasukan PAD kota Medan,untuk iti Pemko Medan perlu segera mengantisipasi dan berupaya mencari sumber alternatif lain dalam rangka peningkatan PAD ke depan agar tidak memberatkan madyarakat kota Medan.

Untuk itu Fraksi Golkar ingin mengetahui apakah Pemko Medan sudah melakukan langkah-langkah antisipasi atas dicabutnya Perda tersebut.

Pos terkait

banner 468x60