Terungkap Saat RDP, Vaksin Rubella Mengandung Unsur Babi

  • Whatsapp
banner 468x60

Pewarta : Ester

Koran SINAR PAGI, Kota Medan,– Terkait polemik dan masalah vaksin Campak dan pengendalian Rubella yang menjadi perbincangan di negeri ini, Komisi B DPRD Kota Medan mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan menghadirkan Satuan Kerja (Satker) BPOM, Kabid Pengujian Mikrobiologi, Kabid Pengujian Pangan dan BB, Kasi Sertifikasi BPOM Sumut, Kasi Guru dan IMM, Kamis (06/09/18).

Akhirnya terungkap, Rapat yang dipimpin oleh Ketua Komisi B DPRD Kota Medan, H.Rajuddin Sagala dan didampingi H.Jumadi menyesalkan bahwa diketahui adanya vaksin Rubella yang mengandung unsur haram yang mengandung unsur babi didalamnya.

“Dari pernyataan MUI Pusat saat ditayangkan di televisi, saya lihat, hasil uji POM itu ada kandungan babinya, secara syariat (hukum Islam) dinyatakan ini haram. Jadi, Dinas pendidikan mewajibkan vaksin tersebut, itu bukan urusan kami, tetapi Pemerintah pusat. Sebelum digulirkan, harusnya Dinas Pendidikan, Kesehatan, MUI dan BPOM duduk bersama untuk menyatakan aman menurut syariat (menurut Islam).

Jadi, jangan sampai terkesan ada oknum-oknum sebagai pemenang tander pihak tertentu yang dicurigai kesana. Kami tidak ingin itu terjadi,” kata Rajuddin Sagala dari Fraksi Partai PKS.

Perwakilan BPOM mengatakan bahwa, pihaknya hanya mengeluarkan izin saja, namin tidak untuk pernyataan label halalnya.

“Yang sudah disampaikan tadi, memang BPOM mengeluarkan izinnya saja. Tapi kami tidak bisa mengarahkan statmen halal atau tidaknya. Karena kita ketahui dari segi mutu dan keamannya. Kami tidak berkompeten menyampaikan kehalalannya,” ujarnya.

Ia melanjutkan, diketahuinya bahwa ada seorang anak menjadi lumpuh hingga dirawat di rumah sakit setelah mendapat suntik Rubella di sekolahnya.

“Hasil suntik Rubella itu malah lumpuh dirawat di RS Royal Prima. Pasiennya langsung saya yang rujuk. Dua hari setelah itu. Hal ini sangat disayangkan, karena mayoritas dinegara kita adalah Islam,” cetusnya.

Menurut hasil Pantauan awak media di ruang Komisi B, dari hasil RDP ini, Rajuddin Sagala selaku Ketua Komisi B DPRD Kota Medan sangat menyayangkan adanya vaksin yang tidak halal ini.

“Ini sangat kita sayangkan ya, mayoritas Muslim, sudah jelas MUI mengatakan haram tetapi masih dipaksakan, walaupun secara medis itu mengatakan layak dan dalam syariat mengatakan tidak, harusnya kan dilihat dan dikaji ulang, tidak ada rekomendasinya haramnya, itu yang kita sayangkan. Ada lagi surat edaran anak-anak itu wajib disuntik. Ini kan ada apa? Jangan-jangan ada proyek yang dipaksakan,” tegasnya.

Ungkapan yang sama, Jumadi juga menyesalkan adanya surat edaran yang terkesan mewajibkan anak-anak untuk melakukan vaksin dan tidak ada pilihan.

“Setelah terjadi seperti ini, siapa yang bertanggungjawab. Yang kedua, dalam memberikan vaksin sudah melibatkan banyak dokter. Apakah dalam kajian pasien yang menerima vaksin ini tidak sanggup sehingga berdampak negatif..? Kasihan juga korban yang seperti ini.

Dan yang disayangkan lagi, vaksinnya bukan berasal dari Indonesia, tetapi berasal dari India. Dan ini kan baru tahun-tahun ini saja terjadi pada tahun ini. Kita sepakat, bahwa mayoritas adalah umat Islam, jadi kenapa itu dipaksakan vaksin-vaksin yang tidak steril dengan syariat tadi,” jelas Jumadi.

Selanjutnya, perwakilan Dinas Kesehatan Kota Medan, dihadapan Ketua dan anggota Komisi B DPRD Kota Medan, menerangkan cara mengatasi pasien vaksin Rubella yang membutuhkan penanganan medis.

“Untuk kasus jika terjadi seperti ini, maka yang bertanggungjawab adalah tetap pemerintah. Jika pasien memiliki BPJS maka mereka akan ditanggung oleh BPJS. Tapi, kalau tidak punya asuransi, jadi di Kementrian kita sudah ada anggarannya di Direktorat anggaran medis.

Secara berjenjang nanti melaporkan hasil dari tim Pokja tadi, dari nanti dari Komnas TV biaya ditanggung oleh Kementerian. KalU tidak punya BPJS, dibawa ke puskesmas, tetapi kalau memerlukan rujukan ke rumah sakiy. Kalau di Kota Medan ada RS USU dan RS Pirngadi, biaya dibebankan ke RS dan selanjutnya di klaim ke pusat, ke Kementrian di Direktorat Pelayanan medis dan sudah ada anggarannya,” pungkasnya.

Pos terkait

banner 468x60