Hasyim : Pemko Harus Tegas Tindak Papan Reklame Tanpa Izin

  • Whatsapp
banner 468x60

Pewarta : Ester

Koran SINAR PAGI, Kota Medan,- Walikota Medan Dzulmi Endin mengakui peningkatan jumlah dan jenis reklame yang dipasang menyebabkan banyak perubahan terhadap struktur maupun bentuk Kota Medan, namun di sisi lain, reklame memberikan pemasukan bagi Pemko Medan melalui pajak reklame, sebagai bagian dari Pendapata Asli Daerah (PAD) Kota Medan.

“Reklame memiliki potensi yang cukup besar di Kota Medan sebagai penyumbang PAD, namun dengan banyaknya reklame yang dipasang maka berbanding lurus dengan ancaman terhadap keindahan tata kota dan lesmana reklame itu sendiri,” jelas Walikota Medan Dzulmi Eldin dalam pidatonya pada Rapat Paripurna DPRD Medan dalam rangka Penyampaian Nota Pengantar Kepala Daerah Terhadap Ranperda Kota Medan tentang Penyelenggaraan Reklame yang dilaksanakan Senin (13/08).

Dikatakannya lagi, permasalahan yang muncul dalam peletakan reklame pada umumnya disebabkan oleh terjadinya kontradiksi antara kepentingan penempatan papan reklame pada lokasi yang strategis dengan kepentingan wajah jalan.

“Jumlah reklame yang terlalu banyak pada jalan tertentu yang banyak dilewati kendaraan dan pejalan kaki akan menurunkan kualitas wajah jalan tersebut,” katanya.

Penempatan reklame pada persimpangan jalan merupakan lokasi yang sangat strategis karena memudahkan konsumen untuk memandang papan reklame dari berbagai sisi dan dalam jangka waktu yang cukup lama. Namun dengan adanya penempatan reklame di persimpangan jalan dapat menjadi ancaman terhadap keindahan estetika Kota Medan.

Selain permasalahan di atas, lanjutnya, masalah yang sering terjadi dalam penyelenggaraan reklame di Kota Medan yaitu banyaknya reklame liar atau tidak memiliki izin. Hal ini menyebabkan kerugian yang cukup siginifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Medan.

Dengan banyaknya permasalahan-permasalahan dalam penyelengaraan reklame di Kota Medan, oleh karena itu diperlukan peraturan daerah yang mengatur mengenai penyelenggaraan reklame di Kota Medan, sehingga diharapkan dengan adanya peraturan daerah tersebut dapat tercipta suatu keseimbangan antara peningkatan PAD Kota Medan dan keindahan estetika Kota Medan.

“Kami berharap, semoga Ranperda dimaksud dapat dibahas bersama dengan sebaik-baiknya dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, mempunyai kepastian hukum dan memberi manfaat kepada semua orang.

Sementara Wakil Ketua DPRD Medan Henry Jhon dalam paripurna tersebut mengungkapkan sampai saat ini reklame di Medan belum ditata rapi dan belum signifikan dengan pendapatan PAD. “Karena itu kita butuh perda ini untuk mengatur persoalan reklame tersebut,” tegasnya.

Sidang Paripurna lanjutan akan dibahas minggu depan terkait pandangan fraksi terhadap Ranperda tersebut.

Sementara itu, Ketua Fraksi PDI Perjuangan Medan, Hasyim kepada wartawan mengatakan bahwa seperti yang dikatakan Walikota Medan bahwa penataan apan reklame di Kota Medan memang tidak tertata dengan baik bahkan terlihat sembraut. Apalagi, maraknya papan reklame yang didirikan ditempat yang dilarang dan tidak memiliki izin.

“Ini pastinya tidak bisa di biarkan saja, Walikota Medan harus tegas, jika mendapat laporan atau informasi adanya papan reklame menyalah, Pemko Medan melalui Satpol PP Kota Medan harus segera menindak lanjuti dengan menumbang papan reklame,”ujar Hasyim.

Lanjut Hasyim seperti halnya papan reklame yang sampai saat ini masih berdiri tegak di Jln Asia simpang Thamrin, dimana diketahui papan reklame tersebut diketahui ilegal dan didirikan ditempat yang menyalah (bahu jalan).

“Walikota Medan jangan hanya mengetahui namun tidak bertindak, karena banyak kebocoran PAD dari sektor papan reklame akibat tidak tegasnya Walikota Medan memerintahkan bawahannya menertibkan papan reklame menyalah yang semakin menjamur di Kota Medan,” tegasnya.

Pos terkait

banner 468x60