Pewarta :Ester
Koran SINAR PAGI, Kota Medan,– Komisi B DPRD Kota Medan menggelar pertemuan dengan sejumlah perwakilan rumah sakit, Dinas Kesehatan Kota Medan dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial di ruang Banggar DPRD Medan, guna membahas keluhan yang datang dari masyarakat mengenai pelayanan kesehatan di Kota Medan.
“Kami dari Komisi B, turun ke lapangan dan sering mendapat laporan dari masyarakat, masih banyak layanan rumah sakit yang pilih-pilih. Ada juga yang baru tiga hari sudah disuruh pulang, ada juga pihak RS yang mengarahkan pasien agar tidak menggunakan BPJS,” ujar Ketua Komisi B DPRD Medan Rajuddin Sagala.
Selain itu, Rajuddin juga mengatakan banyak peserta BPJS kelas tiga yang merasa dianaktirikan. Misalnya, peserta BPJS kelas tiga sudah disuruh pulang setelah tiga hari dirawat, padahal pasien belum merasa sehat.
“Ada juga RS yang menambah-nambahi obat, bisa jadi ini yang membuat BPJS mengalami defisit. Ini kan bisa jadi ada permainan rumah sakit,” katanya.
Rajuddin mengatakan, pada pertemuan sebelumnya dengan Dinas Kesehatan Kota Medan dan BPJS telah diambil beberapa kesepakatan, khususnya mengenai aturan pasien BPJS.
Ia menjelaskan, setiap masyarakat yang datang ke RS, maka pihak RS harus menanyakan apakah pasien tersebut peserta BPJS atau umum.
“Kalau tidak bisa menunjukkan kartu BPJS, maka masih bisa diurus selama 3×24 jam. RS harus menawarkan kartu BPJS kepada pasien. Tidak kategori umum,” katanya.
Sementara itu, Kabid Kepesertaan dan Pelayanan Peserta BPJS Kota Medan Supriyanto mengatakan, hal belum dirilis secara resmi.
Dikatakannya, bisa saja demikian, namun syaratnya pasien tersebut belum terdaftar BPJS di dalam satu KK sebelumnya.
“Terkait pasien umum atau tidaknya, pengumuman itu belum dirilis secara resmi,” katanya.
Dalam pertemuan tersebut, pihak rumah sakit juga diminta menyampaikan pendapat mereka, baik terhadap melayani masyarakat maupun klaim BPJS Kesehatan.
