Kabag Humas dan Kasubag Pemberitaan KBB Terkesan Tebang Pilih “Melayani” Wartawan

  • Whatsapp
banner 468x60

Pewarta : Tim

Koran SINAR PAGI, Kab.Bandung Barat,- Humas pemerintah merupakan ujung tombak dalam menyampaikan program dan kinerja pemerintah dan menjadi garda terdepan untuk menyampaikan informasi seputar kegiatan – kegiatan pimpinan. Sebagai corong atau sumber informasi, Humas dituntut memiliki kemampuan dalam menghadapi tantangan dan perubahan zaman yang sangat cepat, terutama menghadapi perkembangan teknologi, informasi dan komunikasi.

Selain itu, Humas pemerintah juga diharapkan dapat meningkatkan pelayanan dan pengelolaan informasi di setiap instansinya, serta mampu mendorong partisipasi masyarakat dalam mensukseskan berbagai program pemerintah yang hasilnya dapat dinikmati oleh publik. Untuk itu, Humas harus mampu menjalin sinergi dengan wartawan, agar dapat mengontrol informasi yang disampaikan kepada publik.

Humas merupakan fungsi manajemen yang menilai sikap publik, mengidentifikasi kebijakan dan tata cara seseorang atau organisasi demi kepentingan publik, serta merencanakan dan melakukan suatu program kegiatan untuk memperoleh pengertian, pemahaman, dan dukungan dari publiknya. Humas pemerintah harus mampu bersinergi/bermitra dengan wartawan (Media Cetak, Media Elektronik dan Media Sosial), serta lembaga pers lainnya dalam membantu pemerintah untuk menyebarluaskan informasi program pembangunan kepada masyarakat, sehingga Kehadiran Humas sangat berarti dalam mengangkat citra pemerintah daerah via publikasi.

Kabag Humas Pemkab Bandung Barat, Hari Mustika, Dinilai Diskriminatif melayani wartawan

Berkaitan dengan hal tersebut, keberadaan Humas di Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat sejak dipimpin oleh Hari Mustika dan Kasubag Pemberitaan Efhi Kurnaefhi terkesan carut marut, hal tersebut dapat dilihat dari berbagai kebijakan – kebijakan yang jalankan oleh Humas KBB kepada seluruh awak media dan wartawan yang terakomodir di Humas sebagai Mitra kerja-nya Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat.

Salah satunya dalam hal pembayaran langganan koran kepada wartawan yang dilaksanakan per triwulan, pembayaran Iklan ucapan sebagai tanda bentuk kemitraan itu terjalin, yang tidak berjalan dengan baik, bahkan terkesan tebang pilih dan diskrimatif.

Persoalan yang akhir – akhir ini sangat sering dirasakan oleh wartawan cetak terbitan Mingguan adalah sikap dari Hari Mustika (Kabag Humas) dan Efhi Kurnaefhi (Kasubag Pemberitaan) yang sangat jelas terasa selalu mendiskriminasikan atau mengkotak – kotakan dan tebang pilih, terkesan tidak adil dalam menjalin kemitraanya dengan wartawan mingguan dan wartawan harian.

Bahkan sikap tidak adil dan diskriminatif duet pejabat Pemkab KBB itu lebih terkesan melecehkan dan merendahkan profesi wartawan media cetak terbitan mingguan, terbukti pada saat wartawan melaksanakan tugas liputannya disetiap kegiatan-kegiatan seremonial Bupati KBB, demikian juga saat pembayaran langganan koran dan pembayaran iklan, selalu menomorsatukan wartawan harian.

Kasubag Pemberitaan pada Kehumasan Pemkab Bandung Barat, Efhi Kurnaefhi

Berbeda dengan wartawan koran terbitan harian, untuk mendapatkan informasi jadwal agenda kegiatan bupati saja, wartawan media mingguan kesulitan, seakan kehadirannya untuk meliput kegiatan seremonial bupati sangat tidak diharapkan.

Beberapa orang wartawan media mingguan sering mempertanyakan hal tersebut kepada Kabag Humas dan Kasubag Pemberitaannya, namun jawaban yang mereka lontarkan sangat tidak rasional, bahwa jika kegiatan bupati diberitahukan kepada wartawan media mingguan “tidak ada anggarannya” karena jumlahnya yang sangat banyak”.

Saat akan dikonfirmasi oleh beberapa orang wartawan media mingguan terkait hal ini, Hari Mustika dan Efhi Kurnaefhi melalui Ratna, Kasubag PPI (Pengumpul Pengolah Informasi) langsung mengundang perwakilan wartawan media mingguan pada hari Senin tanggal 30 Juli 2018 jam.13.00 wib, untuk duduk bersama guna membahas persoalan yang dikeluhkan wartawan tersebut.

Namun janji tinggal janji, di hari dan tanggal yang sudah disepakati, ternyata Kabag Humas tidak berada ditempat, bahkan Kasubag PPI, Ratna mengaku tidak mengetahui keberadaan Kabag Humas dan Kasubag Pemberitaan ada dimana, dan anehnya, baik Hari Mustika ataupun Efhi Kurnaefhi tidak ada menghubungi wartawan media mingguan baik melalui telepon ataupun Whast-app sekedar untuk memberikan informasi mengenai janjinya tersebut.

“Seperti tidak ada itikad baik dari Kabag Humas untuk mengundang kami, padahal sebelumnya dia sendiri yang telah menjanjikan utuk pertemuan hari senin lalu diruangannya untuk duduk bersama mencari solusi terkait masalah ini,” ujar Deni. H.M Sekjen Wartawan Pokja Kabupaten Bandung Barat saat ditemui di Posko Pokja.

Sementara Ketua Wartawan Pokja Kabupaten Bandung Barat, Muhamad Raup meminta Humas untuk tidak bersikap diskriminatif terhadap wartawan/media massa, “Semua wartawan profesional (muda atau tua, kaya atau miskin, berpenampilan keren atau “kumuh”) dan media massa (besar atau kecil, lokal atau nasional, baru atau lama, partisan atau independen) harus diperlakukan dengan adil, tak ada istilah “anak emas” dan “anak tiri”), Hal terpenting adalah Humas wajib melayani wartawan yang benar-benar menjalankan profesi jurnalistiknya dengan benar, Humas tak perlu melayani, apalagi “memelihara” wartawan “CNN” (cuma nanya-nanya) alias wartawan yang tak memiliki media massa,” tandasnya.

Ironisnya, sikap pilih kasih itu tidak hanya ditunjukkan disaat adanya acara seremonial seperti sosialisasi, tapi juga disaat kalangan wartawan tertentu melakukan upaya konfirmasi untuk perimbangan berita disaat adanya isue-isue atau kasus-kasus miring diinstitusi tersebut. “Kalau untuk media mingguan alasannya dana habis, tapi kalau untuk yang lain tidak ada dana pun diada-adakan, inikan jelas diskriminasi,” katanya.

Pos terkait

banner 468x60