Masyarakat Pers Indonesia Somasi Dewan Pers

  • Whatsapp
banner 468x60

Pewarta : Tim Litbang IPJI Jawa Barat

Koran SINAR PAGI, Bandung,- Surat edaran Dewan Pers no. 371/DP/K/VII/2018, yang ditanda tangani Yosep Adi Prasetyo, selaku Ketua, merupakan reaksi atas unjuk rasa yang dilakukan organisasi pers/wartawan ke Dewan Pers pada tanggal 04 Juli 2018.

Unjuk rasa yang menuntut dihentikannya kriminalisasi wartawan dan telah menelan korban wafatnya M.Yusuf di ruang tahananan, Pembrangusan terhadap wartwan/media, dengan pemberlakuan verifikasi perusahaan dan UKW, yang merupakan tindakan di luar kewenangan DP, bahkan betentangan denga, UU 40 thn 1999, ttg Pers, pasal 9 ayat (1) UU no.39:thn 1999 ttg HAM, pasal 11 UU no. 39 thn 1999 ttg HAM, pasal 71 UU no. 39:thn 1999 ttg HAM dan 13 thn 2013, ttg Ketenaga Kerjaan.

Keberadaan Dewan Pers saat bukanlah refresentasi dari masyarakat pers, melainkan hanya dari segelintir organisasi yakni SPS, AJI, PWI, AJTI, PRRSNI, ATVSI, ATVLI.

Surat edaran no. 371/DP/K/VII/2018, yang disampaikan ke seluruh instansi pemerintah pusat, daerah, sipil, militer dan swasta berpotensi menjadi fitnah, pencemaran nama baik serta penistaan terhadap kelompok maupun perorangan.

Atas dasar itu maka Sri Yanto,SH.,MH.,M.Kn. dan Heintje Grontson Mandagi atas nama masyarakat pers selain SPS, AJI, PWI, AJTI, PRRSNI, ATVSI, ATVLI, memberi kuasa khusus kepada DR H.Eggi Sudjana, SH. Untuk menyampaikan 15 Somasi (Teguran) kepada Dewan Pers, 3 diantaranya:
1. Dewan Pers meminta maaf seta memulihkan kredibilitas dan nama baik di media nasional cetak maupun elektronik kepada masyarakat pers yang disebut dalam surat edaran tersebut sebagai sekelompok orang yang mengaku wartawan, dan organisasi pers, perusahaan pers sebagai penumpang gelap.
2. Meminta Dewan Pers mencabut ketentuan Verifikasi Perusahaan Pers yang dilakukan oleh SPS
3. Meminta Dewan Pers mencabut ketentuan yang menunjuk 27 LSP sebagai pelaksana UKW.

Pos terkait

banner 468x60