Kabid DPMPD Garut : Kades Dapat Diberhentikan, Asal Ada Rekomendasi BPD

  • Whatsapp
banner 468x60

Pewarta : Fitri

Koran SINAR PAGI, Kabupaten Garut,- Terkait kasus penipuan yang dilakukan Kepala Desa Keresek, Kecamatan Cibatu, Tatang Juhendar, belum ada ketetapan hukum kendati Pengadilan Negeri Garut sudah memvonis 1 tahun penjara. Pasalnya, Kades tersebut mengajukan banding atas putusan pengadilan tersebut.

Demikian dikatakan Kepala Bidang Pemerintahan Desa pada Dinas Pemberdyaan Masyarakat Pemerintah Desa (DPMPD) Kabupaten Garut, Asep Mulyana.

“Kasus yang menjerat Kades Keresek masuk pada Pidana Umum bukan Pidana Tindak Pidana Korupsi. DPMPD bisa memproses pemberhentiannya jika ketetapan pengadilan negeri memvonis 2 tahun,” ujarnya, Selasa (31/07/18).

Kepala Bidang Pemerintahan Desa pada Dinas Pemberdyaan Masyarakat Pemerintah Desa (DPMPD) Kabupaten Garut, Asep Mulyana.

Kendati sudah ada ketetapan dari pengadilan negeri, kasus tersebut belum ada ketetapan hukum yang final atau inkrah. Sehingga yang bersangkutan masih tetap sebagai Kepala Desa.

“Bisa saja di berhentikan, asalkan ada rekomemdasi dari BPD Desa setempat. Nah, kita akan melihat sejauh mana apakah dengan sudah jatuhnya vonis pelayanan publik terganggu atau tidaknya,” tandas Asep.

Asep menuturkan, masyarakat jangan sampai terpengaruh adanya vonis pengadilan negeri Garut yang di jatuhkan pada Kepala Desa Keresek. Yang mana masyarakat tetap harus menjaga kondusifitas lingkungannya.

“Saya akan melihat secara langsung sejauh mana pelayanan publik paska di jatuhkannya vonis tersebut di pemerintahan desa Keresek, termasuk memanggil BPD setempat,” katanya.

Terpisah, Bupati Garut, Rudy Gunawan mengatakan, terkait pemberian sanksi terhadap Kepala Desa Keresek, Kecamatan Cibatu, Tatang Juhendar, yang di jatuhi hukuman 1 penjara oleh Pengadilan Negeri Garut. Lantaran kasus penipuan terhadap salah seorang warga.akan melihat perundang-undangan yang berlaku.

“Kalau untuk Kepala Desa yang sudah di vonis 1 tahun penjara, kita akan lihat dulu aturannya. Sehingga kami belum bisa memutuskan apakah di berhentikan atau tidaknya,” ucap Rudy Gunawan, Selasa (31/7/2018) pada wartawan saat di temui di Gedung Pendopo Garut.

Menurutnya, jika di lihat dari UU ASN vonis satu tahun penjara tidak akan ada sanksi pemecetan. Namun, kalau untuk Kepala Desa harus di lihat dahulu dari Undang-undangnya terlebih dahulu.

“Kalau dalam undang-undang ada klausul harus di berhentikan kenapa tidak kita lakukan asal demi kebaikan. Tetapi jika tidak ada ya yang bersangkutan masih tetap sebagai Kepala Desa,” papar Rudy.

Diberitakan sebelumnya, Kepala Desa Keresek, Tatang Juhendar dinyatakan bersalah oleh Pengadilan Negeri Garut, melakukan penipuan. Yang mana dalam proses sidang Pengadilan Negeri Garut menjatuhkan hukuman selama 1 tahun penjara.

Pos terkait

banner 468x60