Diduga PT.Glory Point Menjadi Penyebab Banjir Lumpur

  • Whatsapp
banner 468x60

Pewarta : Ro

Koran SINAR PAGI, Kota Batam,- Akibat hujan deras bercampur lumpur pengolahan lahan developer PT Glori Point di Tiban Koperasi wilayah Sekupang Kota Batam – Kepri melanda rumah warga.

Anehnya, baru setelah kejadian yang menyebabkan kerugian hingga mencapai puluhan juta rupiah tersebut, instansi terkait mengambil tindakan tegas dengan menghentikan lokasi pematangan lahan developer tersebut.

Dari informasi dan pantauan langsung media ini dilokasi, kegiatan pematangan lahan yanh dilakukan depeloper PT Glory Point berhenti beroperasi dan salah satu alat berat di police line.

Disinyalir hingga saat ini izin amdal atau UKL/UPL perusahaan tersebut belum ada, namun tetap nekad beraktivitas.

Menurut Udin (46) salah satu warga Tiban Koperasi yang menjadi korban banjir lumpur, akibat kejadian tersebut rumahnya terendam air bercampur lumpur hingga sekitar 1,5 meter, hal ini membuat dua anaknya tidak bisa bersekolah, pasalnya pakaian dan buku pelajaran mereka terendam banjir.

“Seperti banjir bandang dalam skala kecil, air nya sangat deras sehingga merusak pintu dan perabotan lain,” ucapnya.

Menurut dia, warga tidak ada yang mengungsi, setelah air surut dan dibersihkan warga pun tidur seadanya, paparnya kepada wartawan dikediamannya disela – sela kegiatannya membersihkan lumpur, Kamis (26/07).

Lebih lanjut dijelaskan, ada 48 rumah warga Tiban Koperasi yang terdampak banjir lumpur tersebut, dengan perkiraan kerugian mencapai puluhan juta rupiah, ” Kerugian yang saya alami saja puluhan juta rupiah, belum lagi warga lainnya,” ujarnya sendu.

Sementara menurut perangkat RT.03 dan RW.06 yang tengah mendata jumlah kerugian yang dialami korban, tanah lumpur tersebut memang berasal dari proyek depeloper PT Glory Point, namun hingga saat ini, pihak PT.Glori Point belum dapat memberikan klarifikasi terkait bencana banjir bercampur lumpur yang mengakibatkan 48 rumah warga Tiban Koperasi tersebut.

Demikian halnya dengan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Batam, belum dapat dikonfirmasi terkait legalitas perizinan amdal atau UKL/UPL dalam pematangan lahan perumahan perusahaan tersebut, karena menurut pegawai kepala dinasnya sedang tugas keluar kota.

Pos terkait

banner 468x60