Kejari Garut Hentikan Kasus Dugaan Pungli Sejumlah Pejabat PUPR

  • Whatsapp
banner 468x60

Pewarta : Fitri

Koran SINAR PAGI, Kabupaten Garut,- Terkait dugaan pungutan liar (Pungli) sebesar 3% dari anggaran bantuan Provinsi Jawa Barat yang dilakukan sejumlah pejabat Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Garut, Kejaksaan Negeri (Kejari) Garut, memastikan tak ada kasus pungutan liar (Pungli) dan menghentikan perkara tersebut.

Kajari Garut, Azwar,SH.,MH, mengatakan, dari hasil pemeriksaan 10 orang saksi, pihaknya tidak menemukan adanya pungli dalam proyek bantuan provinsi tersebut.

Menurutnya, keterlambatan turunnya proyek tersebut akibat adanya kelemahan sumber daya manusia (SDM) di Dinas PUPR.

“Jadi keterlambatan proyek itu, karena SDM yang membuat RAB itu jumlahnya sedikit, sehingga berdampak terhadap lambatnya proyek,” paparnya, Selasa (24/07/18).

Kajari Garut, Azwar,SH.,MH,

Maka lanjut Anwar, dugaan kasus pungli di Dinas PUPR Garut ini tidak terbukti. “Tidak ada tindakan pungli dalam telatnya proyek banprov ini, jadi kami hentikan,” ucapnya.

Sementara Ketua Badan Pengurus Cabang Gabungan Pelaksana Kontruksi Indonesia (BPC Gapensi) Kabupaten Garut, Yudi Nugraha Lasminingrat menilai, persoalan pungutan liar (pungli) sebesar 3 (tiga) persen kepada para pengusaha jasa kontruksi di Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) yang saat ini mencuat itu sejak awal tidak pernah terjadi.

“Saya anggap itu hanya issue yang beredar saja. Saya sebegai pengusaha belum pernah mengalaminya (pungli),” ucapnya.

Menurut dia, berdasarkan pengalaman, mengerjakan proyek kontruksi milik pemerintah, baik itu di Dinas PUPR, Perkim dan yang lainnya, belum pernah ada permintaan tersebut.

Yudi menilai, keterlambatan turunnya Surat Perintah Kerja (SPK) dari Provinsi di Dinas PUPR bukan karena belum adanya komitmen pungli dengan dinas tersebut, tetapi karena Dinas PUPR kekurangan Sumber Daya Manusia (SDM) untuk mempersiapkan perencanaan kegiatan tersebut.

“Dinas PUPR ini bukan hanya menggarap Bankeu Provinsi saja, melainkan ada program APBD kabupaten dan juga DAK dari anggaran pusat, jadi wajar kalau SPK turunnya lambat,” pungkasnya.

Pos terkait

banner 468x60