Pemberitaan Sumatera Pos Terindikasi Pencemaran Nama Baik Brigjen TNI (Purn) Junias Marvel Lumban Tobing

  • Whatsapp
banner 468x60

Pewarta : Ester

Koran SINAR PAGI, Medan,- Pemberitaan di Surat Kabar Sumatera Pos tertanggal 11 Juli 2018 yang isinya menyatakan antara lain, John Hary Aruan selaku Ketua GMTU (Generasi Muda Tapanuli Utara) menyatakan bahwa Junias mengaku sebagai anggota Pengkajian Lemhanas RI yang ditunjuk untuk memantau Pilkada di Sumatera Utara, dibantah keras oleh Brigjen TNI (Purn) Junias Marvel Lumban Tobing.

Menurutnya, dalam orasinya tersebut Ia memperkenalkan diri sebagai Mantan Kepala Pusat Pengkajian Strategi Tentara Nasional Indonesia, Anggota Pengkajian Strategi Lemhanas RI dan Ketua Harian Kerukunan Masyarakat Hukum Adat Nusantara.

“Saya sudah konfirmasi ke Humas Lemhanas RI dan mengakui bahwa memang kurang menambah kata Ikatan Keluarga Alumni Lemhanas,” ucapnya.

Junias mengaku tidak pernah menyatakan bahwa dirinya mendapat tugas dari Gubernur Lemhanas RI dan utusan dari Lemhanas RI untuk memantau Pilkada Sumatera Utara. “Silahkan dicek Apakah ada pernyataan tersebut dalam Orasi saya ?,” katanya.

Sampai saat ini kata Junias lagi, dirinya masih bertugas sebagai anggota bidang Pengkajian Ikatan Keluarga Alumni Lemhanas RI hingga tahun 2020.

“Saya memang mempunyai tugas penelitian dari Pusat tetapi dari Dewan Pimpinan Nasional Organisasi Kerukunan Masyarakat Hukum Adat Nusantara yang dipimpin oleh Dr.H.P.Panggabean,S.H.,M.S. dan berkedudukan di Jakarta,” akunya.

Terkait keberadaan Ormas GMTU, Ia mengaku sudah melakukan cross check ke Kesbangpol dan Wakil Bupati Tapanuli Utara dan hasilnya bahwa organisasi kemasyarakatan tersebut tidak terdaftar di Kesbangpol Taput, itu artinya kata dia, Saudara John Hary Aruan dapat diduga melakukan pelanggaran terhadap Undang-Undang Ormas dan hal ini merupakan sebuah pelanggaran Pidana.

Khusus untuk SK Sumatra Pos, menurut Junias tidak melakukan cross check terlebih dahulu terhadap dirinya, tetapi langsung menerbitkan pemberitaan yang tendensius, menyalahkan dan mencemarkan nama baik dirinya.

Dalam pemberitaan tersebut ditulis, bahwa Ketua Umum GMTU, John Hary Aruan sangat menyesalkan bahwa Junias bisa mengindentifikasikan pelanggaran tanpa analisa yang matang dan melontarkan kebencian terhadap Paslon yang menang, padahal yang sesungguhnya terjadi berdasarkan analisa Tim Hukum dan Tim Pemenang dari Paslon 2 dan 3 telah mengindentifikasi dan menganalisa secara matang bahwa Pelanggaran yang dilakukan oleh Paslon 1 terencana, masive, terstruktur, dan sistematis.

Selain itu, terdapat 14 Pelanggaran Pilkada yang diterima oleh Panwaslih untuk diteruskan ke Bawaslu tingkat Provinsi yang dapat dilihat di youtube, https://www.youtube.com/watch?v=1ZoL7-sK-N8 bahkan kata dia, Wakil Bupati Taput siap menjadi saksi.

Bawaslu sendiri sudah menindaklanjuti laporan dan telah menggelar perkara dengan menunjukkan bukti-bukti pelanggaran dan berjanji akan melaporkan hasilnya tanggal 18 Juli 2018.

“Saya dituduh melontarkan kebencian kepada calon yang menang dan semestinya mengarahkan paslon yang dibelanya menempuh jalur hukum, padahal, belum ada sidang pleno yang menentukan paslon 1 sebagai pemenang,” ujarnya.

Lebih lanjut dijelaskan, dirinya justru memgarahkan apa yang disampaikan oleh Tim Pemenang dan Kuasa Hukum dari Paslon nomor 2 dan 3 disertai pernyataan 2 anggota DPRD (1 dari Partai Demokrat dan 1 dari Partai Hanura) tentang kecurangan Paslon nomor 1 dalam penyelenggaraan Pilkada serta bukti-bukti Penggelembungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Bahkan bersedia menyerahkan bukti-bukti sebagai fakta agar tidak dikatakan fitnah.

“Dalam orasi saya justru menjelaskan dan mengarahkan ke jalur hukum melalui pengadilan. Jika permasalahnya adalah masalah Korupsi ditempuh melalui KPK tetapi jika mengenai pelanggaran Pilkada maka disalurkan ke Panwaslu, Dalam hal ini Laporan tentang indikasi Korupsi yang dilaporkan paslon 2 sudah diterima KPK, sedangkan laporan tentang pelanggaran Pilkada yang dilaporkan paslon 3 sudah diterima Mahkamah Konstitusi (Akta Permohonan Lengkap sudah dikeluarkan oleh MK) dan akan ditindaklanjuti oleh MK melalui persidangan yang diselenggarakan tanggal 23-26 Juli 2018 sesuai dengan gelar bukti-bukti yang sudah dilaporkan,” paparnya.

Diungkapkan Junias, dalam pemberitaan dirinya dituduh menghasut masyarakat, padahal isi orasinya adalah, “Kalau keinginan rakyat yang berdaulat ingin paslon 1 didiskualifikasi dan diadakan Pilkada Ulang serta Bupati diganti. Saya menyarankan dan mengarahkan melalui pembuktian yang dikemas secara baik bahwa Paslon 1 melakukan pelanggaran.

Juga disampaikan, karena kegiatan ini memiliki nilai yang sangat strategis. Selain itu diperlukan kekuatan tidak hanya pendukung dari Paslon 2 dan Paslon 3, tetapi diperlukan kekuatan media sebagai pilar keempat kekuatan demokrasi. Dimana media diharapkan menyampaikan berita yang benar dan adil. Jika media membiarkan pelanggaran terjadi maka sama saja media itu melakukan pelanggaran,”.

“Pada kesempatan tersebut saya menyampaikan jika ingin menang, pada saat demo jangan melakukan pelanggaran hukum serta tidak membakar-bakar dan merusak agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan,” tandasnya.

Brigjen TNI (Purn) Junias Lumban Tobing menduga, wartawan Sumatera Pos telah melanggar UU Pers no 40 dan Kode Etik Wartawan, karena tidak melakukan check and balance terhadap dirinya, sehingga yang muncul sebuah pemberitaan yang tendensius dan memplesetkan serta bertujuan untuk mencemarkan nama baik pribadi maupun institusi Lemhanas RI, akibatnya ada stigma Lemhanas mengalami degradasi moral.

Seharusnya kata dia, wartawan dan John Hary Aruan mendengarkan orasi yang lengkap mulai dari awal konfrensi pers. “Mengapa hanya orasi saya yang dijadikan dasar pemberitaan oleh Sumatra Pos dan John Hary Aruan sedangkan hal-hal yang disampaikan oleh Ketua Tim Pemenang Paslon nomor 2 dan 3 serta Kuasa Hukum dari masing- masing Paslon serta Orasi 2 orang anggota DPRD tidak,” ucapnya heran.

“Tujuan Pemberitaan Sumatra Pos dan Laporan dari saudara John Hary Aruan adalah agar supaya saya dipecat dan diberikan sanksi dari Institusi Lemhanas melalui laporannya ke Gubernur Lemhanas, tapi tidak membuahkan hasil karena saya memang bukan anggota Lemhanas, tetapi saya anggota bidang Pengkajian Ikatan Keluarga Alumni Lemhanas dari tahun 2010-2015 dan tahun 2015-2020,”.

“Selama saya mengabdi kurang lebih sebagai anggota bidang Pengkajian IKAL saya lakukan tanpa Pamrih tidak mendapat imbalan apapun baik gaji atau tunjangan lainnya, tetapi saya menginvenstasi pengabdian tanpa mengharapkan imbalan apapun. Bahkan harus rela berkorban baik waktu, tenaga, dan pikiran demi kepentingan bangsa dan negara,” pungkasnya.

Pos terkait

banner 468x60