Pewarta : Fitri
Koran SINAR PAGI, Kabupaten Garut,- Tiga kali bertuirut – turut, Pemerintah Kabupaten Garut tengah meraih penilaian Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), namun hal tersebut dipertanyakan oleh Garut Governance Watch (GGW), pasalnya GGW menilai kondisi pengelolaan keuangan di Pemkab Garut masih terbilang carut – marut.
Sekretaris Jenderal GGW, Yuda Ferdinal, menuturkan, bukan hal mudah untuk bisa meraih predikat WTP, kriteria yang digunakan BPK RI dalam memberikan predikat terhadap penyajian Laporan Keuangan karena penilaian tersebut melihat pada kepatuhan terhadap peraturan perundang – undangan, efektifitas pengendalian sistem intern, penerapan standar akuntansi pemerintahan, penataan dan pengelolaan asset tetap.
“Temuan masih ada saat pemeriksaan BPK RI, diantaranya, kesalahan penganggaran belanja barang dan belanja modal TA 2017 pada Dinas PUPR dan Dispora,” paparnya, Jumat (13/07/18).
Dijelaskan Yuda, Gedung Art Center merupakan gedung milik Pemerintah Kabupaten Garut sehingga seharusnya belanja untuk gedung Art Center dianggarkan dalam belanja modal.
Delain itu, penataan lapang basket di SMAN 3 Cibatu sejak oktober 2016 sudah diserahkan oleh Pemda Kabupaten Garut kepada Provinsi Jawa Barat, seharusnya belanja penataan lapang basket dianggarkan dalam belanja barang yang akan dihibahkan untuk pihak ketiga.
“Kondisi tersebut diatas mengakibatkan laporan keuangan tidak mencerminkan akun jenis belanja sebenarnya,” jelasnya.
Masih ada permasalahan lainnya yang menjadi PR bagi Pemkab Garut, diantaranya, penghapusan piutang Pajak Bumi sektor Pedesaan dan Perkotaan, Pengelolaan Investasi Jangka panjang permanen Pemda TA 2017.
“Kami menilai penghargaan yang didapat Pemkab Garut saat ini hanya untuk kepentingan pencitraan pucuk pimpinan semata. Selain itu, masih pemeriksaan secara administratif, jika diperdalam lagi tidak menutup kemungkinan bisa saja ditemukan kasus korupsi,” pungkasnya.
