KPK Sebut Kantor ULP OI Seperti Kandang, Tidak Layak Pakai!

  • Whatsapp
banner 468x60

Pewarta : Heri Kusnadi

Koran SINAR PAGI Ogan Ilir Ogan,- Gara-gara bentuk Kantor Unit Layanan Pelelangan (ULP) Kabupaten Ogan Ilir (OI) yang tidak layak disertai fasilitasnya sangat minim, anggota Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengaku miris saat melihat kantor tersebut.

“Wah kantor ULP seperti kandang, susah saya sebutnya kandang apa? Tidak layaklah. Bagaimana mau nyaman bekerja, fasilitasnya begitu, tidak nyaman. Contohlah ULP Surabaya pimpinan Walikotanya Risma, fasilitasnya bagus, orang-orangnya pilihan, diberikan reward yang baik untuk berkarir, bahkan sampai disekolahkan gratis,” tegas Koordinator wilayah II Sumatera Korsup Pencegahan KPK Adliansyah M Nasution (Coki) saat sosialisasi pencegahan korupsi, Rabu (11/07) di Gedung Paripurna DPRD OI.

Menurutnya daerah harus membangun sistem, perencanaan dan peanggaran APBD secara elektronik. Daerah wajib membangun planning dan budgeting, sehingga harus ada kebersamaan, pembenahan ULP dan LPSE untuk pengadaan barang dan jasa.

“ULP penting lembaga pokjanya harus independen. Saya sudah cek ULP OI kok masih ad hock, bagaimana mungkin ULP melakukan verifikasi, kalau ULP nya bobrok maka proses tender akan bobrok. Jangan pegawai ULP dulur si ini dulur si itu. Contoh di Surabaya tidak ada pertemuan antara pemohon dan penentu pemenang tender, Pekerja ULP adalah orang-orang yang berkualitas, bahkan di OI ini pokja masih adhok dua kaki, bagaimana ini ?,” katanya

Disebutkan Coki bahkan sampai Juli ini belum semua skpd menampilkan tender, bahkan sedianya Januari semua SKPD punya ULP, perencanaan harusnya Januari.

“Jadi ada apa sampai saat ini ULP saja belum menayangkan tender? Kenapa?, jangan sampai ada fitnah dikemudian hari, apalagi sampai jadi pidana. Jadi ULP yang seperti kandang ini harus dibenahi. Selain itu jangan memperlambat yang bisa dipercepat seperti perizinan, jangan coba-coba jadi cyber pungli. Penguatan Aparat pengawas internal pemerintah (Apip),” jelasnya

Ketua DPRD OI H Endang PU Ishak mengatakan sangat mensuport sosialisasi yang dilakukan oleh KPK untuk pencegahan anti korupsi.

Sekretaris Inspektorat Pemkab OI, Wilma mengatakan saat ini KPK tengah melakukan sosialisasi anti korupsi kepada para ASN.

Pos terkait

banner 468x60