Guru Dan Sekolah “Diludahi” Dalam PPDB

  • Whatsapp
banner 468x60

Oleh : Dudung Nurullah Koswara
(Pendidik dan Ketua PGRI Kota Sukabumi)

Sungguh mengerikan PPDB tahun 2018 jenjang SMA, terlihat inkonsisten dan membuka peluang siswa siluman. Mari kita lihat di ppdb.disdik.jabarprov.go.id, ada yang janggal dan aneh bin ajaib. Misal di Kota A, SMAN A yang awalnya akan menerima siswa baru jalur NHUN sejumlah X siswa, kini terpampang dalam web di atas menjadi X min sekian orang.

Hal di atas menjelaskan ada pengurangan kuota A hingga B orang. Kemana kuota yang hilang itu? Masyarakat harus tahu. Ini hak masyarakat yang jujur harus dihargai. Diluar sepengetahuan masyarakat Disdik Provinsi Jawa Barat telah melakukan penggerusan kuota. Ini sangat inkonsisten dan ambigu. Bila sebuah inkonsistensi dan ambiguitas itu merugikan masyarakat maka ini namanya anomali birokrasi pendidikan.

Sungguh sangat jahat bila ketidakadilan itu dilahirkan dari rahim birokrasi pendidikan. Lebih tak elok lagi bila perubahan kuota itu untuk mengisi titipan para oknum masyarakat. Dan, jauh lebih hina lagi bila yang menitip itu adalah oknum anggota dewan atau sejumlah oknum pejabat. Wakil rakyat bila menitipkan calon peserta didik melalui jalur “haram” maka sama dengan memberi contoh perilaku konspiratif. Begitupun para pejabatnya, sungguh hina.

Sebagai guru dan pengurus organisasi profesi guru, segala bentuk campur tangan dari oknum dari pihak manapun yang mengganggu kedaulatan sekolah harus dilawan. Melakukan sebuah tekanan, paksaan dan ngotot setiap titipan harus diteriama sama dengan merendahkan derajat guru. Guru adalah profesi yang harus identik dengan contoh kebaikan. Bila teror titip-menitip dengan menggunakan “surat sakti” dan berbagai ancaman dan tekanan pada hakekatnya sama dengan “meludahi” para guru. Cuahh…. guru diludahi.

Bila di suatu daerah, para kepala sekolah diundang ke lemabaga legislatif yang ujungnya mau menitipkan calon peserta didik, sunguh modus yang luar biasa. Para oknum anggota dewan sadarlah, kehormatan anda bukan diraih dengan menabrak aturan PPDB. Melainkan dengan mengikuti aturan PPDB dengan baik, jadilah contoh anggota dewan yang baik. Termasuk oknum pejabat lainnya, jangan ikut menitipkan. Ikutlah aturan PPDB dengan normatif dan beretika.

Sungguh indah bila mulai dari kepala daerah, kadisdik dan para pejabat tidak “terlibat” dalam kongkalingkong PPDB. Bila realitasnya selalu ada kongkalingkong dalam PPDB yang melibatakan para oknum anggota dewan dan para pejabat maka menjelaskan mereka sebenarnya tak bermoral dan tak berkarakter. Bisa dibayangkan bila para pejabat dan anggota dewan kongkalingkong dengan oknum kepala sekolah, oknum guru dan TU di sekolah untuk menerima siswa titipan. Rusak dunia pendidikan kita.

Nah bagaimana hak rakyat yang jujur, berniat baik dan anaknya memiliki nilai NHUN tinggi? Tergeser oleh oknum yang melakukan kongkalingkong? Sungguh sadis perilaku di dunia pendidikan mengambil hak orang lain. Misal, bila seorang anak nilai NHUN seharusnya lulus dan berada pada urutan kuota yang diterima menjadi tak lulus karena kuotanya dikurangi untuk kuota titipan? Nah, lho.

Apakah begini perilaku di dunia pendidikan? Ratusan siswa akan “tersembelih” dan gagal masuk sekolah yang diimpikannya. Bila ratusan kuota dipangkas untuk mengakomodir titipan.

Kepada para kepala sekolah anggota organisasi profesi waspadalah. Anda jangan tertipu dan jadi korban birokrasi disdik dan oknum anggota dewan. Oknum pimpinan di birokrasi dan oknum anggota dewan akan lepasa tangan bila ada masalah. Waspadalah dari organisasi profesi kami akan mencatat perilaku birokrat, oknum anggota dewan dan para kepala sekolah yang malaparaktik. Ingat! Kami akan mencatat dengan baik. Jangan sampai anak guru honorer yang gajinya pas-pasan, menggap menggap ditolak. Sementara anak pejabat dan titipan oknum anggota dewan diterima.

Saya akan pasrahkan kepada Allah siapapun yang melakukan tindakan tidak adil dan berulang-ulang dalam PPDB. Ya Allah berilah pelajaran pada mereka yang melakukan malapraktik di PPDB. Engkau maha tahu. Bertahun-tahun “kejahiliahan” di PPDB terus diulang. Inikah manusia yang katanya beradab punya akal dan rasa. Inikah katanya manusia yang mengaku beragama dan mengimani adanya Tuhan. Tuhan, telah Engkau bohongi dengan seribu alasan.

Stop jangan “ludahi” para guru dengan mencampuradukan kepentingan pribadi dalam PPDB. Tinggal guru, ulama dan sejumlah orang yang berniat baik untuk normatif yang masih menjadi harapan di negeri ini. Sungguh aneh bila ada oknum para guru, kepala sekolah, birokrat, ormas, anggota dewan masih langganan dalam melakukan malapraktik di PPDB.

Sadarlah, dosa sebesar jarah yang kita buat bisa menghalangi kita masuk surga. Tidak kebanyang bila ratusan orang jujur yang haknya “disembelih” karena kepentingan oknum tertentu. Waspadalah!

Pos terkait

banner 468x60