Tindak Lanjut Dugaan Pungli, Kejari Garut Periksa Pejabat PUPR

  • Whatsapp
banner 768x98

Pewarta : Fitri

Koran SINAR PAGI, Kabupaten Garut,- Terkait adanya dugaan Pungutan Liar (Pungli) sebesar 3 persen yang dilakukan dua orang pejabat Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Kejaksaan Negeri Garut tindak lanjuti dan periksa kedua pejabat PUPR.

Kedua pejabat tersebut yakni, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berinisial D dan Plt Kepala Dinas PUPR sekaligus Kepala Bidang Bina Program, JJ.

“Ya terkait dugaan pungli, tim penyidik Pidsus usai memeriksa kedua pejabat PUPR Garut,” kata Kepala Kejaksaan Negeri Garut, Azwar,SH, Senin (04/06/18).

Keduanya menjalani pemeriksaan di ruangan Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Negeri Garut, Jalan Merdeka Garut, Jawa Barat selama satu jam.

Ia mengatakan, Keduanya diperiksa seputar proses penerimaan bantuan keuangan yang bersumber dari Provinsi Jawa Barat tahun 2018, serta mekanisme penunjukan terhadap pihak ketiga (pengusaha jasa konstruksi).

“Penyidik menanyakan proses penerimaan dan proses penunjukan langsung pada pengusaha jasa konstruksi,” imbuhnya.

Berdasarkan hasil pemeriksaan, Dinas PUPR mengakui adanya keterlambatan dalam proses administrasi, sehingga berdampak dalam menerbitkan Surat Perintah Kerja (SPK) terhadap pengusaha jasa konstruksi.

Azwar berjanji akan terus melakukan penyelidikan terhadap dugaan Pungli tersebut. Meskipun dalam pemeriksaan, belum ditemukan adanya dugaan Pungli 3 persen pada pengusaha jasa konstruksi.

“Tim yang sudah dibentuk akan terus menyelidiki dan mengusut tuntas kasus dugaan Pungli tersebut,” janjinya.

banner 728x90

Pos terkait

banner 728x90