Kepala Desa Sungai Keli Diduga Selewengkan Dana Desa

Pewarta : Heri Kusnadi

Koran SINAR PAGI, Ogan Ilir,– Menyoroti masalah pengalokasian Dana Desa (DD) dari APBN dan ADD (Alokasi Dana Desa) yang bersumber dari APBD Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan, sepertinya perjalanan dan pelaksanaannya dilapangan banyak yang tidak sesuai dengan harapan pemerintah sebagaimana telah ditetapkan dalam Juklak dan Juknisnya.

Masyarakat yang seharusnya menjadi tumpuan pelaksanaan anggaran tersebut ternyata hanya sebatas “Kop Surat” semata. TPK dan kepala desa bersama unsur pemerintahan desa melaksanakan kegiatannya tanpa memperdulikan hak dan aspirasi masyarakat, padahal sesuai aturan wajib hukumnya melaksanakan musyawarah untuk menentukan skala prioritas pembangunan.

Salah satu warga Sungai Keli yang minta namanya tidak ditulis mengaku mengetahui sedikit perencanaan pembangunan didesanya yang dibiayai dari program Dana Desa TA 2016/2017, diantaranya, dana ADD dibelikan Kabel PLN, pembangunan WC dan pembangunan Pos dengan jumlah dana Rp.264.111.000, tapi dia mengaku tidak tahu tanggal di keluarkannya ADD itu, bahkan kata dia, warga tidak mengetahui dimana letak bangunan dimaksud.

Sementara dana dari program DD digunakan untuk membangun TPT/Ris Timbunan 911×2,0,0,15, Pencairannya tertanggal 04-06-2017 dengan jumlah dana sebesar Rp.798.785.000,- tapi kata dia lagi, dengan jumlah dana sebesar itu jika dilihat dari fisik bangunan itu tak sesuai dengan biaya ratusan juta yang dialokasikan.

“Warga hanya tahu pembangunan jalan sepanjang 50 meter saja, itu pun belum selesai,” tandasnya.

“Jika dilihat dari fisik bangunan dengan dana yang fantastis, pembangunan yang dilaksanakan dinilai sangat kental dengan penggelembungan anggaran (mark-up),” katanya.

Terkait hal ini, warga Desa Sungai Keli, Kecamatan Pemulutan Selatan, Kabupaten Ogan Ilir menduga ada upaya pembodohan pengalokasian Dana Desa kepada masyarakat, pasalnya kepala desa dan TPK tidak mencantumkan penggunaan anggaran dipapan informasi.

Sampai saat ini Kepala Desa Sungai Keli, Siden.MM tidak pernah mau menemui wartawan untuk dimintai kejelasan tentang realisasi Dana Desa dan tanggung jawabnya selaku KPA (Kuasa Penggunaan Anggaran)

Dari pantauan Koran SINAR PAGI dilapangan, tak sedikit desa penerima program yang melakukan hal seperti itu, namun hingga saat ini belum ada satupun pihak berkompeten yang melakukan penindakan terhadap TPK dan kepala desa ataupun unsur pemerintahan desa nakal, yang telah dengan tega mengebiri hak masyarakat.

Diketahui, beberapa waktu lalu tim BPK dan Inspektorat Kabupaten sempat turun kelapangan, namun itu masih sekedar melakukan pemeriksaan dan cek fisik secara sekilas saja, belum mengarah kepada pemeriksaan yang lebih detail tentang mutu dan kualitas bangunan, termasuk secara administrasi, seperti mengecek berita acara musyawarah masyarakat dalam pelaksanaan penggunaan dana-dana tersebut.

Parahnya lagi, kondisi di lapangan, banyak masyarakat yang tidak mengerti tentang peruntukan Dana Desa maupun ADD, terlebih soal tata cara pengelolaan dan pelaksanaan yang sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku, hal itu diduga terjadi karena Kepala Desa Sungai Keli bersama unsur perangkat pemerintahan desa yang tidak mau terbuka dan transparan kepada masyarakat.

Keawaman masyarakat justru dimanfaatkan sebagai ajang memuluskan pembodohan supaya bisa “bermain” menyunat uang rakyat. Anehnya lagi aparat hukum diam, pura-pura tidak tahu, padahal intel mereka sudah bekerja di lapangan bahkan telah membuat laporan temuan-temuannya, namun yang terjadi hanya bergaining, tak penting hak masyarakat telah “dikangkangi” yang penting perut “mereka” kenyang.

Diminta kepada semua pihak yang berwenang dan berkompeten agar bekerja lebih agresif dengan integritas tinggi serta lebih jujur lagi kepada masyarakat, sebab temuan-temuan yang didapatkan di atas adalah realita dan fakta di lapangan, dan dugaan pelanggarannya sangat tinggi, termasuk terhadap Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 dan Permendagri nomor 46 tahun 2016,

(191)