Pewarta : Ester
Koran SINAR PAGI, Kota Medan,- Komisi B DPRD Medan siap mengawal program imunisasi yang akan dilaksanakan Dinas Kesehatan Kota Medan tahun ini. Jajaran Dinas Kesehatan pun diingatkan, agar jangan bertindak ketika setelah ada kejadian.
“Kita sama – sama ketahui, bahwa setelah wabah difteri muncul dan memakan korban di Medan, Dinkes baru sibuk turun ke lapangan. Padahal diketahui pula, salah satu sebab munculnya wabah difteri bersumber dari imunisasi anak,” kata Ketua Komisi B DPRD Medan, Rajuddin Sagala, Senin (15/01/18).
Rajuddin menilai, imunisasi merupakan hal paling mendasar dalam rangka menjaga pertumbuhan anak. disamping itu, setiap tahun kucuran alokasi APBD untuk program imunisasi di Dinkes Medan yang disetujui DPRD cukup besar.
“Itu saja pun tidak mampu dijalankan Dinkes dengan baik. Anggaran yang kita sisihkan ke situ juga cukup besar. Malulah kita ketika mengetahui ada wabah penyakit, rupanya salah satu penyebabnya itu belum imunisasi,” ungkapnya.
Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini juga menyebutkan, program imunisasi yang akan dijalankan 2018 harus tepat sasaran. Artinya, tidak sekadar seremonial yang cuma menyasar beberapa anak di satu lingkungan saja.
“Kami apresiasi atas upaya Dinkes menjalankan program tersebut tahun ini. Namun kami harapkan juga tidak setengah-setengah dalam pelaksanaannya. Terutama cuma sekadar mengantisipasi lantaran ada wabah penyakit yang datang. Jadi memang harus terus dilakukan terus menerus,” ungkapnya.
Hal yang tak bisa terpisahkan dari bagian program tersebut lanjutnya, melalui program imunisasi masyarakat menjadi tahu tujuannya untuk menjaga daya tahan tubuh anak, serta perkembangannya di masa depan.
“Jadi tidak sekadar formalitas saja program tersebut dijalankan. Namun benar-benar tepat sasaran terhadap anak-anak di Medan yang belum imunisasi. Sebab tiap tahun sering kita dapati, anak-anak berpenyakit karena tidak lengkap imunisasi. Ini tentu menjadi cambuk bagi Dinkes dan kami selaku lembaga pengawasan,” tegasnya.
Tak hanya bersedia mengawal program ini, Komisi B siap membuka ruang pengaduan publik yang belum terakomodir oleh Dinkes Medan. Bahkan kata Rajuddin, pihaknya siap menindaklanjuti ke lapangan jika ada temuan atau laporan, bahwa program imunisasi tidak dijalankan maksimal.
“Dari rekan-rekan media juga kita siap tindak lanjuti informasi mengenai program Dinkes ini, masak Medan yang besar begini dengan anggaran yang besar pula, banyak bayi kurang gizi dan tidak diberikan imunisasi,” pungkasnya.
