Syam Yousep,”Ada Tiga Kejanggalan Dalam Hak Interpelasi Yang Digulirkan”

Pewarta : Agus Lukman
Koran SINAR PAGI, Kabupaten Garut,– Dalam unjuk rasa yang dilakukan LSM Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia (GMBI) menuntut Bupati Rudy Gunawan dan wakilnya, Helmi Budiman mundur dari jabatannya, selain melaporkan dugaan korupsi ke Kejaksaan Negeri Garut, para pendemo juga meminta DPRD menggunakan hak interpelasi.

Permintaan tersebut diterima tujuh Fraksi DPRD Garut yakni, Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Golongan Karya (Golkar), Hanura-Restorasi, Partai Demokrat, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Partai Amanat Nasional (PAN).

Ke-tujuh fraksi tersebut sepakat untuk meminta keterangan kepada pemerintah daerah mengenai kebijakan yang dinilai penting dan strategis dari Bupati/Wakil Bupati Garut.

Hal itu tertuang dalam surat resmi anggota DPRD yang tergabung dalam lintas fraksi menggulirkan usulan hak interpelasi kepada pimpinan DPRD Garut. Rencananya, usulan tersebut akan dibahas di Badan Musyawarah (Bamus), Rabu (20/12) mendatang.

Menurut anggota DPRD dari Fraksi Demokrat, Dadang Sudrajat, Hak Interpelasi dipastikan terus bergulir meski Bupati Rudy Gunawan sudah cuti karena akan mencalonkan kembali pada Pemilihan Bupati (Pilbup) 2018.

“Hak Interpelasi sudah kita usulkan ke pimpinan DPRD agar segera digulirkan,” kata Dadang yang juga Sekretaris Komisi A DPRD Garut, Senin (18/12).

Hal senada dilontarkan Ketua Komisi A DPRD Garut, Alit Suherman dari Fraksi PKB. Pihaknya sepakat mendukung Interpelasi, dengan begitu, akar permasalahan yang sebenarnya akan diketahui.

“Ketua Fraksi sudah diinstruksikan langsung oleh Ketua DPC PKB untuk mendukung Hak Interpelasi, artinya, kami mendukung suara mayoritas,” singkat Alit.

Sementara Ketua DPD PAN Garut, H. Babay Tamimi mengaku sudah menginstruksikan Ketua Fraksi agar aspiratif terhadap keinginan masyarakat,“Saya sudah instruksikan Ketua Fraksi PAN agar menggunakan Hak Interpelasi sesuai dengan keinginan masyarakat,” jelas H. Babay melalui sambungan telpon.

Ditempat terpisah Wakil Ketua Bidang Hukum Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Kabupaten Garut, Syam Yousef menyebut, terdapat tiga kejanggalan dalam surat resmi lintas Fraksi yang menggulirkan usulan Hak Interpelasi kepada pimpinan DPRD.

Pertama, surat tersebut berkop DPRD Kabupaten Garut. Artinya, penggunaan kop surat merupakan hak pimpinan atau yang mengatasnamakan pimpinan DPRD.

Selanjutnya dibagian bawah surat tertulis anggota DPRD yang menerima audensi. Sebaiknya, langsung saja anggota DPRD yang mengusulkan Hak Interpelasi.

Lalu yang terakhir, seharusnya surat tersebut sebuah permintaan untuk diselenggarakan sidang paripurna untuk pengusulan Hak Interpelasi, bukan langsung mengusulkan Hak Interpelasi.

Terkait hal itu, pihaknya kini tengah mempelajari dan kemungkinan akan melaporkan ke Badan Kehormatan (BK) DPRD Garut tentang penggunaan kop surat serta bocornya surat tersebut ke publik.

“Saya menilai, semua ini sangat kental muatan politik dan adanya motivasi lain,” kata Syam Yousef, Senin (18/12) malam.

(18)