Pemkab & DPRD OKI Ajak Masyarakat Kawal DD

Pewarta : adi / fitry
Koran SINAR PAGI, Kayuagung OKI

Pemkab OKI bersama DPRD OKI berharap Dana Desa (DD) yang dikucurkan pemerintah ke desa-desa bisa dilaksanakan sesuai aturan, tepat sasaran dan tanpa melanggar.

Bupati OKI, H.Iskandar, SE, mengajak semua pihak untuk ikut mengawal pelaksanaan realisasi dana tersebut jangan kedepannya menimbulkan gejolak di tengah-tengah masyarakat.

Apalagi jelas Iskandar, mengingat dana tersebut jumlahnya sangat besar dan fantastis sehingga sangat rawan akan penyimpangan dan penyelewengan oleh oknum yang tidak bertanggungjawab.

“Mari kita sama-sama ikut andil dalam mengawal DD dan ADD agar pelaksanaannya tepat guna sehingga benar-benar bermanfaat bagi peningkatan perekonomian dan kesejahteraan desa”, himbau Iskandar.

Sementara itu, anggota DPRD Kabupaten OKI dari Banggar, H.Subhan Ismail, juga meminta kepada seluruh pihak untuk ikut bersmaa mengawal dana-dana yang dikucurkan pemerintah ke desa-desa.

Karena menurut Pria yang mencalonkan diri sebagai Bupati OKI pada pilkada Juni 2018 mendatang itu, jika dana tersebut digunakan sesuai mekanisme yang benar maka akan sangat bermanfaat peruntukannya bagi masyarakat dan pekembangan desa itu sendiri.

Saat ini, ujar Putra Daerah Asli Pantai Timur ini, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi telah membentuk Satgas DD. Jangan sampai terjadi carut marut penjabaran aturan penggunaan ADD maupun DD, karena akibat salah penjabaran dari dinas terkait, yang jadi korban adalah Kades.

“Kades itu sebagai pengguna anggaran, karena dia yang melaksanakan ADD dan DD. Jadi harus paham tata pengelolaan jangan sampai jadi bahan pemanfaatan oleh oknum yang tidak bertanggungjawab guna mencari keuntungan dari kucuran dana tersebut yang akhirnya akan terjerat hukum”, ungkapnya ketua DPD Garda Pemuda Nasdem Kab.OKI ini serius.

Pembentukan Satgas Dana Desa yang mengacu pada Keputusan Mendes PDTT Nomor 50 Tahun 2017 tentang Pembentukan Satuan Tugas Dana Desa, yang berfungsi membantu merumuskan kebijakan dan pengawasan pelaksanaan penggunaan dana desa, diharapkan tidak terjadi penyimpangan anggaran.

(43)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *