Pewarta: rul
Koran SINAR PAGI, Ogan ilir
Puluhan elemen masyarakat Ogan Ilir bersama Lembaga Informasi Data Investigasi Korupsi dan Kriminal Khusus Republik Indonesia Sumatera Selatan (LIDIK KRIMSUS RI) dan Lembaga-Lembaga Swadaya Masyarakat yang ada di Kabupaten Ogan Ilir gelar aksi damai di depan Kantor Inspektorat dan di depan Gedung DPRD OI, Senin (28/8).
Berdasarkan pantauan,aksi damai ini untuk menyatakan sikap dan mempertanyakan kepada pihak Inspektorat OI terkait dugaan Korupsi anggaran Dana Desa tahun anggaran 2016 Desa Pulau Negara Kecamatan Pemulutan Barat Kabupaten Ogan Ilir dan dugaan Korupsi kegiatan Pembangunan jalan Desa Muara Kumbang Kecamatan Kandis Kabupaten Ogan Ilir yang juga menggunakan APBN tahun 2016.
Koodinator Aksi Yongki Ariansyah SH mengatakan ada beberapa poin yg di sampaikan kepada pihak Inspektorat OI pada aksi damai ini,diantaranya mempertanyakan hasil tindaklanjut surat laporan DPP LIDIK KRIMSUS RI Sumsel Nomor 537-S/L/DPP/LKRI-SS/VII/2017 terkait dugaan Korupsi Dana Desa Tahun anggaran 2016 Desa Pulau Negara Kecamatan Pemulutan Barat dan surat laporan bernomor 539-S/L/DPP/LKRI-SS/VIII/2017 mengenai dugaan Korupsi pada kegiatan Pembangunan jalan di Desa Muara Kumbang Kecamatan Kandis Kabupaten Ogan Ilir juga menggunakan dana APBN 2016.
Selain itu di katakan Yongky, di duga piha Inspektorat OI telah “Mengakali” laporan DPP LIDIK KRIMSUS RI Sumsel untuk menutupi kesalahan oknum Penjabat Kades Pulau Negara yang terindikasi melakukan KKN pada kegiatan Pembangunan Jalan Titian,Kantor Kepala Desa dan Balai Desa.
Sementara Kepala Inspektorat OI HM.Jamil turut berterima kasih atas kerjasama beberapa lembaga yang sudah memberikan laporan dugaan penyalahgunaan Dana Desa yang bersumber dari APBN.Pihaknya siap menurunkan tim ke desa-desa untuk menindaklanjuti berbagai laporan yang masuk,dirinya menampik terkait beberapa surat dari beberapa lembaga yang yang mengatakan pihaknya terkesan “mengakali”,apalagi menghilangkan fakta di lapangan.
Di katakan Jamil,pihaknya pasti menindaklanjuti setiap laporan yang masuk ke Inspektorat,hanya saja butuh waktu dan proses.
Selain Kantor Inspektorat OI, massa aksi juga langsung menuju Gedung DPRD OI untuk meminta kepada anggota DPRD OI agar melakukan pengawasan terhadap penggunaan dana desa,karena salah satu fungsi DPRD adalah pengawasan.
Sesampai di depan Gedung DPRD OI aksi massa di minta perwakilannya untuk bertemu dan lakukan dialog dengan Ketua DPRD di dampingi anggota DPRD OI lainnya.
Selaku perwakilan dan Koordinator aksi Yongki meminta kiranya anggota DPRD OI agar turut serta untuk melakukan pengawasan terhadap penggunaan Dana Desa yang bersumber dari APBN,karena pengelolaan dana tersebut banyak dugaan penyelewengan oleh oknum kades.
Ketua DPRD OI H.Endang PU Ishak menyambut baik niat yang di sampaikan ke DPRD OI oleh Lembaga Informasi Data Investigasi Korupsi dan Kriminal Khusus Republik Indonesia (LIDIK KRIMSUS RI) Sumsel, pihaknya akan segera melakukan pengawasan ke desa-desa dalam waktu dekat.
