Pewarta Abd Haris
Koran SINAR PAGI, Kaltara
Dalam kesempatan tersebut dirinya menghimbau Aparatur Sipil Negara (ASN) baik internal Pemprov, Pemkab dan Pemkot se-Kaltara serta instansi vertikal khususnya yang memberikan pelayanan kepada masyarakat untuk menjauhi praktek pungutan liar. Sebab selain merugikan masyarakat juga akan berdampak negatif kepada yang bersangkutan berupa pemecatan dari tempatnya bekerja.
Lebih, lanjut Irianto, dirinya telah menandatangani SK Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar Kalimantan Utara nomor 188.44/K.601/2016 tertanggal 4 November 2016. Pihaknya bergerak cepat dengan membuat SK Satgas Saber Pungli setelah dilaksanakan rapat koordinasi yang dipimpin langsung oleh Kapolda Kaltim Irjen Safaruddin dan Kajati Kaltim Abdoel Kadiroen, bertempat di Polda Kaltim, Balikpapan, beberapa waktu lalu.
Sesuai instruksi dari pemerintah pusat menyebutkan tim Satgas Saber Pungli Provinsi harus sudah di SK kan paling lambat satu minggu setelah rapat koordinasi di tingkat provinsi. “Kita sangat mendukung perintah Bapak Presiden RI (Joko Widodo) dan bergerak cepat sehingga setelah rapat koordinasi di Polda Kaltim, tiga hari kemudian SK Satgasnya telah saya tandatangani.
Langkah berikutnya, saya harapkan paling lambat dalam minggu ini, tim Satgas yang terbentuk bisa segera dikukuhkan,”ujar Irianto. Irianto mengatakan dalam Satgas Saber Pungli Kaltara sebagai Ketua Pelaksana adalah Irwasda Polda Kaltim dengan Wakil Ketua I Inspektur Pemprov Kaltara dan Wakil Ketua II Asisten Pengawas Kejati Kaltim serta Wakil Ketua III Irdam VI Mulawarman. Satgas sendiri, disebutkan Irianto terdiri dari empat kelompok kerja (pokja) diantaranya unit intelejen, pencegahan, penindakan dan yustisi.
Tahap awal setelah dikukuhkan, tim akan segera melaksanakan sosialisasi dengan mengundang baik kalangan internal Pemprov Kaltara maupun jajaran samping seperti Kepolisian Daerah, Kejaksaan, Pemerintah kabupaten/kota se-Kaltara. Rencananya paling lambat pertengahan bulan ini akan dilaksanakan sosialisasi di Tarakan atau Tanjung Selor.
Sebagai penanggungjawab, lanjut Irianto dirinya akan mengendalikan dan secara rutin melakukan evaluasi serta memberikan laporan pelaksanaan Satgas Saber Pungli Kaltara kepada Ketua Pelaksana Satgas Pungli Nasional Irwasum Polri, Komjen Dwi Priyatno. “Tujuan pembentukan Satgas Saber Pungli tidak lain adalah untuk tahap awal bagaimana menyadarkan terlebih dahulu para penyelenggara negara untuk meninggalkan, menjauhi dan tidak melakukan pungli. Sebab itu (pungli) sangat merugikan masyarakat, karena meskipun nilainya kecil tapi jika diakumulasikan di seluruh Indonesia sangatlah besar,” ungkapnya.
Pembentukan Satgas Saber Pungli ini merupakan refleksi dari perhatian pemerintah dalam rangka menghilangkan biaya-biaya yang membebani masyarakat. Secara umum, lanjut Irianto ada tiga tugas yang harus dilakukan oleh Satgas Saber Pungli, antara lain sosialisasi, preventif-promotif dan tindakan. “Jadi tugas pertama melakukan sosialisasi agar pihak-pihak yang dijadikan sasaran sosialisasi memahami tugas dan tanggung jawab yang diberikan kepada tim satgas,” jelas Irianto.
Selanjutnya, menurut Irianto satgas harus melakukan langkah preventif dan promotif. Tujuannya adalah untuk mencegah terjadinya pungli, memperkuat sistem pengendalian internal, serta memperkuat pengawasan agar tidak terjadi pungli sebagaimana yang diharapkan oleh Presiden RI Joko Widodo. Terakhir adalah mengambil langkah tindakan.
Tindakan yang berkaitan dengan pendekatan hukum akan diserahkan kepada pihak yang berwajib. Sementara bagi pelaku pungli yang berasal dari internal pemerintah, akan diberikan sangsi hingga pemecatan. “Pendekatan yang kita gunakan pemberdayaan dan partisipasi. Masyarakat perlu berdaya dan berpartisipasi dalam menyukseskan tugas pemerintah. Kita mewadahi laporan dan keluhan masyarakat,” ungkapnya.
