Pewarta : Abd Haris
Koran SINAR PAGI, kaltara
Keinginan sebagian masyarakat Kalimantan Utara (Kaltara) untuk berkarir menjadi pegawai negeris sipil (PNS) mendapatkan angin segar. Sebab, Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) memberikan pengecualian kepada provinsi termuda ini terkait dengan kebutuhan penerimaan pegawainya.
“Menpan-RB mendukung dan setuju untuk memberikan pengecualian terhadap penerimaan Pegawai di Kaltara,” ujar Gubernur Kaltara Dr H Irianto Lambrie usai melakukan pertemuan dengan Menpan Yuddy Chrisnandi, beberapa waktu lalu.
Lanjut Gubernur, Menpan akan membantu Pemprov melalui Deputinya untuk menjadikan Kaltara sebagai daerah percontohan reformasi birokrasi. “Tentu akan ada asistensi yang dilakukan oleh Deputi dari kementerian terkait,” tambahnya.
Untuk itu, Gubernur meminta kepada Biro Kepegawaian dan Diklat (BKD) Kaltara agar segera membuat surat usulan kuota penerimaan calon pegawai negeri sipil (CPNS) untuk formasi Pemprov Kaltara.
Menurut, Irianto surat tersebut dibuat agar usulan yang diberikan oleh Pemprov Kaltara segera ditindaklanjuti. “Saya minta BKD segera membuat surat yang saya tandatangani dan diajukan ke Menpan agar segera ditindaklanjuti,” ujarnya.
Kepala Bidang Kepegawaian dan Diklat Setda Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) Hamsi menjelaskan, kuota penerimaan CPNS untuk formasi Kaltara dari 2015 sampai 5 tahun ke depan sebanyak 6.000 formasi dan setiap tahunnya dapat mengusulkan 1.200 formasi.
Itu Sesuai dengan analisis jabatan (anjab) dan analisis beban kerja (ABK). Hamsi menambahkan, 2.400 formasi yang sudah di-input ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sehingga tinggal menunggu beberapa formasi yang diberikan.
“Kalau idealnya setiap tahun 1.200 formasi, jadi kita bisa mengusulkan 2.400 berarti formasi 2015 dan 2016 yang kita ajukan. Karena tahun sebelumnya, 1.200 sudah kita input dan tahun ini 1.200 lagi kita input jadi totalnya 2.400 yang sudah kita input. Karena sesuai dengan anjab yang ada, kita tinggal menunggu berapa formasi yang diberikan oleh MenPAN-RB,” jelasnya.
Di samping, itu juga Hamsi menjelaskan terkait dengan formasi yang diusulkan ke Kemenpan tersebut diberikan masing-masing provinsi. Hamsi berharap moratorium tidak diberlakukan di Provinsi Kaltara.
“Kita masih menunggu keputusan dari Menpan untuk formasi yang diberikan masing-masing provinsi. Tapi kita sudah mengusulkan, bahkan Gubernur sudah menyampaikan kepada Presiden bahwa Kaltara masih memerlukan pegawai,” ujarnya.
“Setiap tahun pasti ada perubahan pegawai ada yang pensiun, ada yang juga mutasi. Makanya setiap tahun kita mengusulkan formasi yang ada melalui e-formasi yang ada di Kemenpan,” ujarnya.
Dikabarkan, Menpan akan melakukan kunjungan ke Provinsi Kalimantan Utara. Pemprov Kaltara sendiri, telah melakukan rapat persiapan yang dipimpin Asisten Bidang Administrasi Umum, Suriansyah, belum lama ini.
“Tiba di ibu kota Kaltara diagendakan jumat 20 Mei. Kita sedang menyiapkan kedatangan Menpan. Insya allah akan sesuai dengan jadwal yang telah diagendakan,” ujar Suriansyah.
Selain melakukan peninjauan, menurut Suriansyah Menpan sekaligus untuk mengetahui Provinsi Kaltara, juga akan mengecek standar pelayanan dan jenis pelayanan yang di terapkan,”Ya, apakah sudah memenuhi standar pelayanan apa belum termasuk jenis pelayanannya,” ujarnya.
