Pewarta : Abd Haris
Koran SINAR PAGI, Kaltara
Pada kunjungannya ke Kabupaten Nunukan dalam rangka kebijakan anggaran dan sosialiasi APBD Provinsi sesuai dengan UU No 31 tahun 2016, yang menyatakan setiap belanja daerah dimaksimalkan untuk tetap bersinergi antara kebijakan pemerintah pusat, provinsi dan daerah, Irianto mengatakan, daerah harus mengacu pada kepentingan masyarakat, sehingga setiap golongan masyarakat juga bisa menikmati pembangunan yang disiapkan oleh pemerintah, bahkan, pemda harus bisa melihat sebuah kebijakan yang bersifat penting dan tidak serta tidak ragu-ragu untuk memangkas anggaran yang dianggap tidak berhubungan dengan kepentingan Masyarakat.
“Dalam Road Show ini kita lakukan sosialisai kepada Pemda Nunukan dan kabupaten/kota se-Kaltara, sehingga kiblat kita untuk menjadi sebuah pemerintah yang baik dapat terlaksana. Dan pemerintah provinsi serta daerah hendaknya bisa bersinergi dengan kebutuhan publik,” ujar Irianto belum lama ini.
Menurutnya, seluruh Pemerintah Kabupaten dan Kota se-kaltara dipaksa untuk bekerja secara optimal, bahkan dengan dana anggaran yang minim namun terkadang kreasi dan kreatifitas hingga peluang usaha dapat tercipta dalam upaya penambahan pendapatan daerah,”Dengan anggaran yang minim pemerintah juga harus bisa mengoptimalkan peluang pendapatan daerah, jadi kita bisa menekan laju inflansi. Saat ini laju inflansi kita di Kaltara mencapai 3,5 persen lalu pendapatan daerah meningkat kisaran 4 hingga 5 persen pada periode 2015 lalu hingga saat ini, namun, menurutnya angka tersebut masih dalam posisi aman dalam tataran perekonomian seluruh provinsi di Indonesia.
Di kaltara, karena laju inflansi kecil mencapai 3,5% dan pendapan naik hingga 5%, sehingga masih dianggap tidak terlalu menghawatirkan, hanya dibutuhkan upaya peningkatan PAD diseluruh Kabupaten dan Kota se-Kaltara, ujarnya.
“Kita juga butuh masukan dari masyarakat, media hingga seluruh anggota Dewan ditingkat kota kabupaten provinsi dan pusat, lalu kita juga butuh masukan dari Kementerian yang berkunjung ke Kaltara pada akhir-akhir ini sehingga terlihat bahwa keseriusan pemerintah dan DPR RI untuk membangun tapal batas lebih terlihat, dan diharapkan bisa menambah dana transfer daerah untuk kaltara,”ucapnya.
