Pewarta : Yohanes Jes Daniel
Koran SINAR PAGI, Klaten
Badan Anggaran DPRD Kabupaten Klaten dalam rapatnya, Selasa sampai dengan jumat (30 – 31/08) yang membahas rancangan nota kesepakatan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) tentang Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) perubahan APBD tahun 2016 yang diajukan Bupati Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, Hj.Siti Hartini,SE, disetujui dengan beberapa perubahan yang ditujukan kepada masing – masing urusan, SKPD, program / kegiatan tahun anggaran 2016.
Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) per program dan kegiatan seperti urusan wajib diantaranya Dinas Pendidikan, Rumah Sakit Umum Daerah, Dinas Pekerjaan Umum dan Sekretariat DPRD mengalami pengurangan anggaran.
Sedangkan yang mengalami penambahan diantaranya Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olah raga, Bagian Hukum, Bagian Kesejahteraan Rakyat, Bagian Humas, Dispenda Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD).
Prioritas dan Plafon Anggaran Perubahan SKPD per belanja hibah, belanja sosial, bagi hasil dan bantuan keuangan Kabupaten Klaten tahun anggaran 2016, yang telah dibahas bersama Badan Anggaran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pendapat badan anggaran ini.
Usai menandatangani nota kesepakatan antara pemerintah Kabupaten Klaten dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Klaten, Bupati Klaten berharap, dengan adanya prioritas dan perubahan plafon anggaran sementara (PPAS) tidak akan mengurangi kinerja atau membuat terlena SKPD yang mengalami perubahan anggaran.
“Dengan adanya perubahan plafon anggaran sementara ini, kinerja seluruh SKPD yang ada dapat ditingkatkan dan semakin baik untuk menjadikan Kabupaten Klaten ini lebih maju lagi,” katanya.
Dalam rapat pembahasan APBD Kabupaten Klaten ini, seluruh Fraksi yang duduk di kursi DPRD kabupaten Klaten menyampaikan aspirasi masyarakat diantaranya, mengenai perbaikan jalan rusak, sarana dan prasarana, tentang Kartu Indonesia Pintar dan Kartu Indonesia Sehat, pelayanan masyarakat di tingkat kecamatan dan kelurahan, penanganan banjir, pengaturan jalan galian C.
Perwakilan fraksi – fraksi tersebut berharap ada tanggapan dan tindakan dari SKPD yang berwenang terkait aspirasi dari masayarakat yang disampaikan tersebut.
