Penulis: Hendi Mufti Setiawan/Pegawai Direktorat Jenderal Perbendaharaan
“Lakukan evaluasi awal untuk menajamkan rencana belanja dan mengantisipasi ancaman resesi”
Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Buku Daftar Alokasi Transfer ke Daerah Tahun Anggaran 2023 di Istana Negara telah secara resmi diserahkan oleh Presiden Jokowi pada hari Kamis, 1 Desember 2022. Dengan penyerahan DIPA ini maka kementerian dan lembaga serta pemerintah daerah sudah bisa berproses untuk melakukan kegiatan untuk Tahun Anggaran 2023.
APBN 2023 menekankan pada penguatan belanja agar lebih berkualitas. Upaya yang ditempuh melalui pengendalian belanja agar lebih efisien, lebih produktif, dan menghasilkan multiplier effect yang kuat terhadap perekonomian serta efektif untuk mendukung program-program pembangunan prioritas dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Namun, kita akan menghadapi tantangan berat karena IMF memprediksi kondisi tahun 2023 merupakan profil pertumbuhan ekonomi terlemah sejak 2001, kecuali masa pandemi Covid-19 dan krisis keuangan global. Begitu pula World Bank mengungkapkan bahwa kenaikan suku bunga oleh bank sentral di seluruh dunia dapat memicu resesi global pada 2023.
Selain tantangan global, APBN 2023 juga dibatasi oleh angka defisit yang sudah diturunkan menjadi 2,84 persen dari PDB. Dalam menghadapi kondisi ini pemerintah harus berhati-hati dalam penggunaan belanja negara.
Dalam pelaksanaan APBN, tantangan ini tidak saja diwaspadai oleh para pengambil kebijakan fiskal malah akan lebih menantang bagi satuan kerja (satker) yang akan melaksanakan anggaran. Risiko yang mungkin terjadi dan harus dihadapi oleh satker ada tiga.
Pertama adalah terjadinya kenaikan harga yang mengakibatkan alokasi tidak cukup untuk menghasilkan output yang sudah ditetapkan. Kedua, adanya kemungkinan perubahan fokus belanja. Dan yang terakhir adalah adanya kemungkinan pemotongan alokasi untuk mempertahankan angka defisit APBN.
Apa yang harus dilakukan oleh masing-masing satker untuk tetap kuat menghadapi kondisi sulit, serta tetap efektif dalam mendukung program-program pembangunan prioritas dan peningkatan kesejahteraan masyarakat?…
Ada dua unsur penting agar belanja pemerintah dapat beradaptasi dengan tantangan berupa kenaikan harga barang dan kenaikan suku bunga yang bergerak cepat.
Unsur pertama adalah keakuratan data rencana belanja setiap satker dan yang kedua adalah pelaksanaan monitoring dan evaluasi (monev) yang lebih menyeluruh.
Keakuratan data belanja akan memberikan tiga informasi untuk dapat memastikan bahwa belanja dapat dilaksanakan.
Ketiga hal itu adalah prioritas kegiatan, waktu pelaksanaan, dan alokasi dana yang dibutuhkan. Termasuk didalamnya penajaman jadwal kegiatan, baik kegiatan yang sudah terjadwal maupun kegiatan insidentil. Keakuratan data ini akan mendukung manajemen kas negara.
Untuk menjamin keakuratan data, sistem pelaksanaan anggaran saat ini sudah bergerak maju melalui digitalisasi proses pencairan anggaran. Digitalisasi membuat proses lebih efisien karena tagihan dilakukan melalui sistem aplikasi tanpa perlu tatap muka. Juga paperless, semua proses dari mulai pengajuan sampai persetujuan pembayaran dilakukan melalui aplikasi sehingga menghemat waktu.
Keuntungan yang paling utama adalah keakuratan data pelaksanaan anggaran karena rencana belanja dan realisasi belanja dari seluruh Indonesia bisa diketahui dan tercatat.
Ketersediaan informasi tentang waktu pelaksanaan dan jumlah dana yang diperlukan merupakan tanggungjawab satker. Pada saat DIPA diterbitkan, informasi kedua hal ini sudah tersedia dalam DIPA berupa rencana penarikan dana bulanan yang disusun dalam masa penyusunan DIPA.
Namun data ini perlu segera ditinjau kembali karena rencana penarikan yang tertera dalam DIPA disusun saat kondisi normal. Data rencana penarikan dana bulanan perlu ditinjau kembali dengan menetapkan skenario-skenario alternatif sesuai dengan risiko yang dihadapi.
Untuk mendapatkan keakuratan data rencana belanja diperlukan evaluasi awal terhadap DIPA dan kondisi perekonomian. Evaluasi awal dalam istilah evaluasi dikenal sebagai ex-ante evaluation. Sementara evaluasi yang biasa dilakukan adalah evaluasi yang dilakukan sepanjang proses dalam siklus pelaksanaan anggaran disebut interim evaluation. Dalam kondisi perekonomian yang diprediksi dilanda resesi, evaluasi awal sangat dibutuhkan untuk meninjau kembali rencana anggaran yang telah ditetapkan.
Hal ini karena adanya perbedaan kondisi saat rencana anggaran disusun yaitu periode April sampai Desember 2022 dengan kondisi pada saat akan dimulainya pelaksanaan anggaran pada bulan Januari 2023.
Tujuan evaluasi sebelum pelaksanaan anggaran adalah untuk mengoptimalisasi alokasi anggaran dan meningkatkan kualitas program. Dalam evaluasi ini dilakukan identifikasi dan penilaian antara lain terhadap kondisi yang berbeda, perubahan kebutuhan dana dan potensi adanya modifikasi dalam kegiatan, target capaian output, dan outcome yang diharapkan dengan memperhatikan lessons learned dari pelaksanaan tahun sebelumnya.
Kebutuhan akan ex-ante evaluation sangat dirasakan oleh sektor swasta meskipun istilahnya berbeda misalnya di bidang konstruksi dengan melakukan analisa yang lebih detail sebelum pelaksanaan proyek.
Tujuannya, terutama untuk menghasilkan rencana pelaksanaan yang rasional dengan mengurutkankan alur kegiatan dari awal sampai akhir, menetapkan waktu pelaksanaan dan perkiraan biaya setiap bagian pekerjaan. Data yang dianalisis adalah kondisi cuasa, pasokan peralatan, harga material, dan data perbankan.
Sehingga kebutuhan pendanaan perusahaan dalam pelaksanaan proyek dapat dikelola agar mendapat keuntungan. Sementara untuk sektor publik, kebutuhan terhadap prediksi awal ini belum terlalu jelas.
Namun dengan adanya ancaman volatilitas pasar keuangan yang mempengaruhi pembiayaan APBN dan ancaman resesi global yang mendorong kenaikan harga, keakuratan data dan prediksi kondisi yang dihadapi dapat cepat diketahui dan diperkirakan dengan melakukan evaluasi di awal pelaksanaan anggaran.
Dengan adanya peringatan dini akan kuatnya ancaman dan tantangan terhadap APBN di tahun 2023, maka persiapan langkah-langkah antisipasi dan koreksi harus dilakukan sejak saat ini sampai awal bulan Januari 2023.
Meski dituntut untuk meningkatkan kewaspadaan akan terjadinya resesi global, kita tetap optimis dapat melaluinya karena kinerja ekonomi Indonesia pada tahun 2022 menunjukkan penguatan dan mendorong pemulihan kondisi ekonomi paska pandemi covid-19.
Semoga belanja pemerintah bisa segera dilaksanakan sejak awal tahun secara efektif, tepat waktu, tepat guna, dan akuntabel agar manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat dan perekonomian.
(Tulisan ini merupakan pendapat pribadi, tidak mewakili institusi)
