LCW Sumsel Desak Kejati Sumsel Ungkap Dugaan Korupsi Normalisasi Sungai

  • Whatsapp
banner 768x98

Pewarta : Heri Kusnadi

Provinsi Sumatera Selatan – Puluhan Massa yang mengatasnamakan dari Liga Corruption Watch (LCW) Sumatera Selatan menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Kejaksaan Tinggi Propinsi Sumatera selatan untuk melaporkan dugaan korupsi Normalisasi Sungai / Codetan yang dilakukan oknum di Dinas PUPR Kabupaten OKU Timur, Senin (29/11/2021).

Selaku Koordinator Aksi LCW Sumsel, Hendriyanto mengatakan, kedatangannya bersama rombongan kekantor Kejaksaan Tinggi Provinsi Sumatera Selatan bermaksud menyampaikan bahwa di Instansi Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUPR) Kabupaten Oku Timur Provinsi Sumatera Selatan.

“Kami menemukan beberapa kegiatan yang tidak masuk akal sehat kami dari LCW, kami bagian dari Rakyat sumatera selatan meminta dengan hormat kepada Kejaksaan Tingdi Provinsi Sumatera Selatan untuk melakukan pemeriksaan” ujarnya.

Dikatakan Hendri, Ia mendesak dan meminta Kepala Kejati Sumatera Selatan membentuk Tim Khusus guna melakukan penyelidikan dan penyidikan untuk pencegahan dugaan Korupsi, Mark up anggaran dalam Pelaksanaan Pekerjaan Normalisasi Sungai Cuping Sari/Codetan di Desa Anyar Kecamatan Bp.Bangsa Raja Tahun Anggaran 2021 Pada Dinas Pekerjaaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Oku Timur Provinsi Sumatera Selatan.

“Kami Mendesak Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan memanggil KPA dan PPK Kegiatan dan Pihak-pihak yang terlibat dan meminta, memeriksa seluruh dokumen kegiatan Juga Meminta Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan bersama KPA dan PPK Menghitung ulang Pekerjaan Normalisasi Sungal Cuping Sari/Codetan Desa Anvar Kecamatan Bp.Bangsa Raja menggunakan data angka yang real dan sesuai fakta sebenarnya,” tegasnya.

Dikatakannya, Selaku kontrol sosial LCW Sumsel merasa perlu terlibat secara pro aktif dalam rangka percepatan pemberantasan Korupsi Kolusi dan Nepotimme (KKN) karena secara konstitusi Lembaga Kemasyarakatan mempunyai hak dalam mencari, memperoleh dan memberikan informasi terkait adanya dugaan KKN, sebagaimana tertuang dalam Pasal 41 dan Pasal 42 Undang-undang RI Nomor 31 tahun 1999 Junteo Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta sebagai implementasi dalam Inpres No 5 tahun 2004 tentang percepatan pemberantasan korupsi, katanya.

banner 728x90

Pos terkait

banner 728x90