Gubernur Bilang Iuran SMA/SMK Gratis ?…Ijazah-ijazah Siswa Ditahan Sekolah Negeri

Pewarta : Tim Liputan

Koran SINAR PAGI, (Kab. Bandung,)-, Gubernur sering mensosialisasikan dan terdengar di masyarakat tentang program sekolah dibiayai dari pemerintah. Agar masyarakat tidak terlalu terbebani biaya pendidikan khusus sekolah SMA, SMK. Data yang dihimpun dari beberapa media online maupun cetak. Tahun 2020 “Gubernur Jawa Barat Ridwan kami (kang Emil) telah menggelontorkan anggaran untuk SMA, SMK dan SLB negeri tahun 2020/2021 sebesar Rp. 1.4 Triliyun untuk sekolah negeri. Selanjutnya Bagi SMA,SMK dan SLB sewasta sebesar Rp. 680 milyar dengan jumlah sekolah sewasta sebanyak 4.146 di jawa barat.

Namun anggaran tersebut tidak mencukupi beban biaya seutuhnya bagi siswa SMAN 1 Ciwidey Kabupaten Bandung. Sehingga masih memungut biaya SPP tahun 2019/2020″ bahkan menurut beberapa narasmber sumber ijazah-ijazah di tahan pihak sekolah. Karena sebagian orang tua siswa/siswi punya tunggakan SPP/uang Bangunan. Seperti yang diutarakan satu di antara orang tua siswa, sebut saja nama samaran BN.

Tim Liputan melakukan wawancara dengan beberapa orang tua siswa/siswi SMAN I, di Kec. Pasirjambu dan Ciwidey, hasilnya menyatakan resah, pasalnya ijazah kelulusan putra/i tahun 2019/2020 tidak diberikan pihak sekolah atau ditahan dengan alasan punya tunggakan iuran SPP dan uang bangunan.

Hal tersebut senada dengan yang diutarakan BN yakitu satu diantara orang tua siswa SMAN I Ciwidey, yang merasa punya tunggakan SPP dan uang bangunan waktu putera/i bersekolah. “Setiap kami datang ke sekolah untuk meminta ijasah anaknya, namun tidak diberikan alasannya tetap karena masih ada tunggakan SPP/uang bangunan dan itu harus dilunasi dahulu, tutur BN.

Masih menurut BN, Ia merasa aneh di SMA negeri katanya tidak ada SPP dan uang bangunan atau gratis, “Saya sering nonton TV, Katanya pak Gubernur Jawa Barat sudah menggratiskan SPP dan uang bangunan bagi siswa SMA/SMK Negeri, tapi faktanya masih ada, bahkna sampai menahan ijazah, apalagi kondisi ekonomi kami saat ini sedang tidak menguntungkan.

Informasi yang dihimpun menurut BN, ” ijazah anak kami tidak diberikan pihak sekolah karena ada Tunggakan? setiap datang ke sekolah ijazah kami tetap ditahan di sekolah. Saat ditanya besar tunggakan? BN menjawab singkat. Tunggakan pariatif pak. Kami sendiri sekitar kurang lebih Rp. 2.000.000. dan rekan-rekan orang tua siswa yang lainnya Rp. 900.000-1.000.000, dan 1.500.000., itupun awalnya dari tahun 2019 sudah dicicil sedangkan sisanya tinggal segitu pak. Sebaiknya Dinas pendidikan propinsi Jawa Barat turun kelapangan menjadi mediator masalah ini.

Selanjutnya Tim Liputan mewawancarai lagi satu di antara orang tua siswa SMAN I yang berdomisili di Ciwidey, SJ (nama samaran), “Memang benar yang di sampaikan pak BN, anak kami juga tidak bisa mengambil ijazah kelulusannya di SMAN I Ciwidey, bahkan anak kami tidak bisa melamar kerja, padahal saat itu ada lowongan kerja di toko Swalayan Alfamart Bandung, Hingga saat ini anak kami masih belum kerja akibat tidak ada ijazah

Tim Liputan menyambangi Kantor Kepala Sekolah SMAN I Ciwidey, namun menurut staf tata usaha, Kepala Sekolah sedang ada kegiatan di luar dan selanjutnya diarahkan ke H. Helmi selaku Wakasek Humas. Saat diwawancara Tim Liputan terkait pungutan SPP tahun 2019/2020, H. Helmi mengelak bahwa, “di SMAN I Ciwidey tahun ajaran 2019/2020 tidak ada pungutan SPP dan Bangunan,” tuturnya singkat

Disisi lain, komite SMAN 1 Ciwidey, saat ditemui dikediamannya hari ini, Awan Rukmawan menyikapi setelah mengetahui tentang adanya ijazah yang ditahan berharap segera diberikan kepada siswa atau orang tuanya

(125)