Para Kades di Garut Keluhkan Anggaran Padat Karya Tunai Yang Belum Juga Disalurkan Pemda

Pewarta : Heru Sugiman

Koran SINAR PAGI, Kab.Garut – Pandemi COVID-19 merupakan krisis yang tidak hanya menghantam sektor kesehatan, namun juga berimbas pada sektor perekonomian nasional lainnya pada tahun 2020, khususnya sektor infrastruktur dan tenaga kerja.

Dalam rangka mengantisipasi jumlah pengangguran yang meningkat akibat hantaman pandemi ini, Pemda Kab.Garut melalui Dinas tenaga kerja dan transmigrasi semenjak tahun 2020 meluncurkan program padat karya tunai untuk seluruh desa yang ada di Kab.Garut dari penyaluran Tahun Anggaran 2020 tersisa 146 desa yang belum menerima kucuran dari anggaran PKT tersebut rencana desa yang tersisa akan di menerima anggaran PKT di tahun 2021.

“Pembangunan infrastruktur padat karya, selain untuk memacu pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan daya beli masyarakat, juga bertujuan mengurangi pengangguran. Selain untuk memacu pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan daya beli masyarakat, Padat Karya Tunai juga bertujuan mendistribusikan dana hingga ke desa/pelosok, seharusnya saat ini dana PKT sudah mulai disalurkan tetapi karena Kab.Garut sebentar lagi akan melangsung kan Pilkades, maka penyaluran PKT untuk sementara ditunda,” ujar Yudi, Kasi PM Kerja, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Kab.Garut beberapa waktu yang lalu.

Sementara ada beberapa kades yang tidak mau namanya di sebutkan mengeluhkan dengan lambat nya penyaluran anggaran PKT untuk tahun ini terutama mereka yang tidak menerima di tahun 2020, masyarakat sangat membutuhkan sekali pekerjaan karena dari dampak pandemi ini dampaknya kepada seluruh sektor akibatnya banyak pengangguran dan daya beli masyarakat jadi turun.

“Tapi dengan adanya PKT, setidaknya mereka sedikit terbantu, sayangnya sampai bulan ke empat belum juga ada tanda tanda akan turun itu anggaran PKT dan yang terlebih janganlah anggaran PKT di hubung hubungakan dengan pilkades karena tak ada hubunganya dan tak akan program ini di jadikan ajang kampanye karena masyarakat pun tahu kalau anggaran PKT itu berasal dari pemerintah bukan dari saku kepala desa, jadi kami berharap anggaran PKT untuk segera di salurkan,” pungkasnya.

(26)