Saksi Kunci Kisruh PT Kahayan Karyacon Tidak Bisa Memberikan Keterangan

Pewarta : Nurjamin

Koran SINAR PAGI, Serang – Sidang kasus kisruh antara Komisaris dan Direktur PT Kahayan Karyacon kembali digelar di Pengadilan Negri (PN ) Serang, Kamis 01 April 2021 dipimpin oleh Ketua Majelis Hakim, Erwantoni didampingi Hakim Anggota Diah Tri Lestari dan Ali Mudirat dengan Jaksa Penuntut Umum (JPU), Budi Atmoko, Evi dan Hendri, sementara kuasa hukum terdakwa, Endang Sri Fhayanti dan Dolfie Rompes.

Dalam sidang terdakwa Leo Handoko selaku Direktur PT Kahayan Karyacon kali ini, JPU menghadirkan saksi kunci Notaris Ferri Santosa.

Pantauan awak media, Notaris Ferri Santosa yang duduk di kursi roda tidak bisa memberikan keterangan dan menjawab pertanyaan yang diajukan Majelis Hakim, Jaksa Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum dengan jelas, karena sedang mengalami stroke sehingga tidak bisa berbicara layaknya orang normal.

“Saksi tidak bisa memberikan keterangan dengan baik, karena ngomong saja sudah tidak jelas, bahkan menurut keterangan dari istrinya, dia tidak bisa menangkap apa yang kita tanyakan, jadi kami sebagai kuasa hukum terdakwa menolak dengan tegas, kehadiran saksi ini,” ujar Dolfie.

Disebutkan Dolfie, ada satu keterangan dari terdakwa yang sangat jelas, bahwa ternyata terdakwa tidak memberikan keterangan apapun, apa yang tertulis dalam akta No.17 Tahun 2018 atau akta perubahan terakhir.

“Jadi jelas, tidak ada satu pun keterangan yang diberikan terdakwa dalam akta tersebut, sebagaimana dakwaan yang disampaikan JPU,” tegas Dolfie.

Seperti diketahui, PT. Kahayan Karyacon yang didirikan pada tahun 2012 merupakan sebuah perusahaan yang bergerak di bidang produksi bata ringan (hebel) ini, dalam perjalanannya, perusahaan yang berlokasi di Jawilan, Cikande, Kabupaten Serang, Banten ini didera konflik internal, dimana Komisaris Utama PT. Kahayan Karyacon, Mimihetty Layani melalui hukumnya yang bernama Niko melayangkan Laporan Polisi (LP) terhadap Leo Hndoko, salah satu Direktur PT. Kahayan Karyacon ke Bareskrim Polri.

Leo dianggap telah melakukan pemalsuan dokumen dan memberikan keterangan palsu ke dalam bukti otentik (pasal 263 dan pasal 266 KUHP) ke bukti otentik dalam Akta No.17 tahun 2018 ,tentang pengangkatan kembali organ Persero Terbatas (PT), dan tuduhan penipuan (pasal 378 KUHP).

Padahal dalam pembuatan seluruh Akta perusahaan dari awal tidak pernah dihadiri oleh para Dewan Komisaris dan Direksi. Selain itu, pembuatan Akta di hadapan Notaris juga tidak pernah dihadiri oleh komisaris dan disertai Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

(12)