Jabar Tempat Urbanisasi, Anggaran Untuk Permukiman Harusnya Diangka 12%

  • Whatsapp
banner 468x60

Pewarta: Dwi Arifin

Koran Sinar Pagi (Kota Bandung)-, Saat ini kebutuhan Permukiman di Jabar perlu diprioritaskan. Apalagi dengan adanya pandemi banyak semua kagiatan dilaksanakan dari rumah. Rata-rata manusia cukup mampu untuk memenuhi kebutuhan pangan dan sandangnya. Cuman untuk kebutuhan papan/rumah, masih banyak keterbatasan untuk memiliki. Maka pemerintah harus lebih banyak kontribusi di sana.

Encep R. Marsadi praktisi perumahan & permukiman mengungkapkan ada yang perlu dirubah terkait regulasi agar ada keberpihakan anggaran yang menjadi kebijakan pemerintah. Landasanya setiap warga menurut undang-undang Dasar pasal 28 memiliki hak untuk fasilitas yang layak pendidikan kesehatan dan kesejahteraan. Saat ini urusan sandang hingga pangan sudah mudah dimiliki. Namun kebutuhan papan/hunian kebanyakan mereka belum terpenuhi. Itu kebutuhan perumahan untuk tempat tinggal merupakan urusan wajib dalam pelayanan dasar kebutuhan hidup masyarakat.

Maka kalau dicermati dari catatan anggaran 10 tahun kebelakang. Anggaran permukiman nilainya hanya 3,2-3.8% dari total anggaran untuk permukiman. Ini perlu ditambah seperti di negara-negara lain yang mencapai 12%. Karena ini kan akan membangun kehidupan masyarakat yang sehat yang akan berpengaruh kepada kesejahteraannya dengan mengoptimalkan pelayanan air minum, sanitasi, pengelolaan sampah di lingkungan / Perumahan kumuh, kebutuhan tempat tinggal ataupun fasilitas umum dan sosial.

Menurut data yang dihimpunnya menyimpulkan orang yang tidak punya rumah sendiri mereka ngontrak atau tinggal di rumah mertua. Di Jawa Barat lebih banyak, jika dibandingkan dengan Jawa Tengah / Jawa Timur. Diantara sebabnya karena Jabar menjadi tempat urbanisasi. Maka pemenuhan kebutuhan akan Perumahan ini perlu dituntaskan.

Kalau dilihat dari pembangunan di bidang permukiman ini kan kebanyakan dilakukan oleh masyarakat sendiri ataupun swasta. Maka disini perlu pemerintah itu meningkatkan anggaran untuk menambah kontribusi terhadap kebutuhan warganya. Jangan sampai karena kepadatan penduduk dan kekurangan lahan bisa jadi bencana di tengah pemukiman

Ditingkat nasional penduduk Jawa Barat itu jumlah warganya mencapai 20%. Kebutuhan lahan untuk tempat tinggal sangat terbatas untuk mencari solusi tentang permasalahan ini bisa saja provinsi Jawa Barat melalui disperkim secara konfuren berbagi peran dengan pemerintah pusat untuk menanganinya. Caranya provinsi Jawa Barat berupaya marketing program dari pusat untuk diterapkan di Jawa Barat. Perlu adanya kolaborasi dari pelaku yang bergerak di bidang permukiman dengan Konferensif secara tuntas tidak parsial. Lalu kehadiran komunitas ataupun masyarakat dalam berperan ini perlu dibangun agar Jabar ini bisa juara dalam penanganan permasalahannya.

Pos terkait

banner 468x60